Badan Kepegawaian dituntut lebih peka dengan mengembangkan kapasitasnya, agar terhindar dari kesalahan yang bersifat substansial. Hal ini ditekankan oleh Wali Kota Tomohon, Jimmy F Eman SE Ak (JFE) dalam Forum Badan Kepegawaian Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahap III Tahun 2016, Rabu (31/8).

Menurut JFE, soal tersebut perlu karena melihat kondisi peraturan perundangan dan manajemen kepegawaian saat ini. Apabila ada kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan keberanian pengelola kepegawaian dalam memberikan masukan kepada pimpinan.

"Setiap BKD hendaknya lakukan langkah nyata untuk menyosialisasikan peraturan-peraturan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN),” tutur Eman. 

Ditambahkannya, semua badan kepegawaian dituntut memiliki peran untuk menggerakan dan mengelola administrasi pemerintahan serta memperkokoh kesatuan bangsa. Melaui kegiatan ini Eman berharap, peserta dapat meningkatkan pemahamannya terhadap kebijakan pembinaan disiplin ASN menuju reformasi birokrasi Sulut.

"Ini demi mewujudkan ASN yang lebih berkualitas, kompetitif, sehingga dapat mewujudkan pelayan prima kepada masyarakat,” tandas Eman di Bukit Doa Mahawu, Kakaskasen Tomohon Utara, Rabu (31/8).

Sementara, Kepala BKD Provinsi Sulut, Dr Femmy J Suluh MSi menjelaskan, tujuan kegiatan, yakni ini untuk mengoordinasikan dan mengomunikasikan isu-isu strategis atau hambatan dan tantangan kedepan. Katanya, itu terkait dengan manajemen kepegawaian dilingkungan pemerintah daerah se-Provinsi Sulut.

Narasumber kegiaan, yaitu Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara, English Nainggolan SH MH dan unsur BKD Provinsi Sulut. Kegiatan ini dihadiri Kepala BKD Kota Tomohon, Masna Pioh SSos. Para peserta dari unsur BKD se-Provinsi Sulut. (hendra mokorowu)