Teror 'mati lampu' serang wilayah Nyiur Melambai. Sejak pekan lalu, pemadaman listrik ‘menyerang’ tak henti. Terparah, pemadaman hampir 24 jam di rata-rata wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Rabu pekan lalu. Padahal, pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sulawesi Utara Tengah Gorontalo (Suluttenggo) baru saja dihearing Dewan Provinsi (Deprov).

Penghuni gedung cengkeh pun naik pitam'. Wacana pencopotan General Manager (GM) PLN Suluttenggo, Baringin Nababan, digebrak. Gelombang penggusuran itu pun semakin kencang didorong publik Sulut.

“Kami banyak mengalami kerugian karena pemandaman listrik. Kalau pimpinan PLN tidak mampu mengatasi persoalan dari dulu ini, mundur saja. Kasih ke orang yang mampu. Kan lalu GM PLN janji akan mundur kalau tidak mampu mengatasi persoalan listrik di Sulut,” ujar Franky Supit, pengusaha pengetikan dan foto copy di Kota Tomohon.

“Kita di wilayah Bolaang Mongondow raya, paling sering menderita, jadi korban terus. Kami minta Gubernur rekomendasikan ke pemerintah pusat agar GM PLN dicopot saja. Sejak lalu cuma janji-janji tapi hasilnya listrik tetap padam terus,” pinta Muhamad Mamonto, pengusaha penampungan ikan di Bolaang Mongondow Timur.

“Ya, kami tidak bisa beking apa-apa. Seharian mati lampu. Jadi usaha warnet tak bisa menghasilkan apa-apa,” keluh Fian Andaria, salah satu pengusaha warnet dan game online asal Manado.

Senada diungkapkan Dion, salah satu pedagang handphone dan kartu layanan provider dari Amurang. “Kita hanya sewa ruko kecil yang bergantung pada listrik. Jadi kalau lampu padam tak bisa apa-apa. Pendapatan jelas menurun,” sesalnya.

Diyakininya, warga Sulut pasti setuju jika GM Suluttenggo dicopot. “PLN sudah terlalu banyak janji. Yang lalu bilang kalau kapal pembangkit listrik sudah beroperasi, sudah tidak ada lagi pemadaman. Tapi nyatanya, cuma manis dibibir,” semburnya.

“Lebih baik GM Sulutenggo diganti. Dia jelas tidak mampu mengatasi krisis listrik di Sulut. Kalau masih lampu seperti ini, kami yang berkecimpung di usaha kecil, bisa gulung tikar,” kuncinya.

Anggota Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Edison Masengi juga ikut mengeluh. Persoalan pemadaman listrik tidak pernah habis. "Kalau seperti ini bagusnya pak Nababan seperti orang baratlah, mesti gentle. Kalau sudah tidak mampu undur diri saja. Sesuai janjinya waktu lalu kan seperti itu," ungkapnya.

Masengi sangat mendukung arus desakan pencopotan Nababan yang kini didorong masyarakat Sulut. "Untuk menyampaikan ke pusat soal digantinya GM itu kan dari gubernur. Untuk menyelesaikannya tentu dari pemerintah provinsi," ujarnya.

Ketika ditanyakan soal amannya posisi Nababan diduga karena kedekatan dirinya dengan Presiden Joko Widodo sebagai sesama alumni sewaktu SMA, Masengi tak mengomentari. "Saya tidak tahu dekat atau tidak. Pastinya dia mau dekat atau tidak, kalau dia gentle undur diri saja," tegas politisi Golkar ini.

"Pembahasan hearing barusan terlalu jauh sudah sampai di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) padahal listrik belum selesai," tambahnya.

Sementara, politisi PDIP, Boy Tumiwa turut angkat bicara. Ditegaskannya, PLN Sultenggo terlalu banyak alasan klasik. "Saya heran padahal baru dihearing. Saya sudah menegaskan saat hearing alasan mereka itu-itu saja. Alam, pohon, mesin tua. Tidak ada tindakan lebih dari mereka," ketusnya.

Keputusan sepihak PLN Suluttenggo memadamkan lampu hampir seharian di Sulut pekan lalu, ikut juga memantik reaksi keras dari Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw. Nada kritis terhadap kinerja tak becus PLN Sulutenggo, digaungkan dalam pertemuan Wagub dengan Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rabu (25/5).

Mantan Ketua DPRD Sulut itu, menyampaikan krisis listrik di Sulut, yang tak kunjung teratasi. “Sampai sekarang pemadaman listrik masih terjadi di wilayah Sulawesi termasuk Sulut. Ini sudah sangat meresahkan masyarakat,” papar Kandouw.

Keberadaan kapal pembangkit listrik asal Turki dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ketersediaan listrik di wilayah Sulutenggo. Ia pun mendorong DPD untuk bersama sama menyelesaikan persoalan krisis listrik di Sulut.

“Ini tentu perlu ada komitmen dan dorongan yang sama agar permasalahan listrik di wilayah Sulawesi khususnya di Sulut  dapat segera teratasi,” kunci Wagub dalam Rakor yang dihadiri sejumlah gubernur di Sulawesi, diantaranya Sulsel, Sulteng, Sutra, Gorontalo dan Malut.

Aspirasi itu direspon salah satu personil Komisi II DPD-RI Marhani Pua. Senator asal Sulut itu menyatakan krisis listrik di wilayah Sulawesi akan diperhatikan secara serius. "Memang masih banyak keluhan pemadaman listrik  yang datang dari warga di Wilayah Sulawesi. Ini pasti akan kita tindak-lanjuti dan rekomendasikan ke pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait," janjinya. (tim me)