Puluhan ribu Kepala Keluarga (KK) di Sulawesi Utara (Sulut) terendus masih menikmati kegelapan. Paling terbanyak di wilayah kepulauan. Pemerintah pun target untuk semakin menekan angka ini. 

Sampai kini, masih ada 25.000 KK se-Sulut yang ternyata belum teraliri listrik. Masalah ini kebanyakan terjadi di daerah Nusa Utara. "Seperti di Sanger (Kabupaten Kepulauan Sangihe) itu, di sana kebanyakan pulau," ungkap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut, B. A. Tinungki, usai hearing bersama Komisi III DPRD Sulut, Selasa (26/11), di ruang rapat komisi. 

Upaya untuk menindaklanjuti masalah ini, pihaknya telah bermohon ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar menyisihkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini karena anggaran setiap rumah itu bisa sampai Rp 2 juta lebih per unit yang akan dipasang.

"Coba kalikan, 25 ribu dengan 2 juta. Itu sangat besar. Bisa Rp10 miliar. Kita harap PLN membantu itu. Gorontalo dapat karena lebih rendah rasio elektrifikasinya. Kita (Sulut, red) dianggap sudah bagus tapi kita akan kejar sampai 100 persen. Memang di kepulauan itu sulit. Karena masih genset. Kalau mau tarik kabel kan susah di sana," pungkasnya. 

Pihaknya komitmen akan mengejar ini walaupun bertahap atau belum mencapai 25 ribu KK. "Dapat saja 10 ribu dulu. Kalau dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) belum, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) juga tidak ada. Kami hanya harap dari CSR. Kalau perlu perusahaan lingkar tambang bisa untuk itu, berikan CSR-nya," tuturnya.

Tapi menurut Tinungki, dibanding provinsi lain, rasio elektrifikasi Sulut ini sudah terbilang baik. Persentasenya ada di 98 persen. "Tinggal sedikit sekali jumlahnya (yang belum menikmati listrik, red). Memang jumlahnya kelihatannya banyak," kuncinya. (Eka Egeten)