Bupati Minahasa Drs Jantje W Sajow MSi meminta warga Langowan untuk bersabar menanti terwujudnya pemekaran Kota Langowan. Hal ini dikatakan Bupati menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, bahwa pemerintah akan memberlakukan moratorium terhadap 87 calon Daerah Otonom Baru (DOB).

Kepada wartawan, JWS, sapaan akrab Bupati, mengatakan jika pemerintah pusat pasti punya pertimbangan sehingga memberlakukan moratorium tersebut. “Warga Langowan harus sabar menunggu. Pasti pemerintah pusat punya pertimbangan sebelum mengeluarkan moratorium DOB,” kata JWS.

Bagi JWS, moratorium bukan berarti bahwa pemekaran DOB tidak akan diwujudkan. “Ini hanya masalah waktu, sambil menunggu kondisi negara memungkinkan untuk merealisasikan pemekaran DOB. Apalagi bukan hanya warga Langowan yang merasakannya, tapi juga masyarakat di 87 calon DOB juga merasakan kondisi yang sama,” sebutnya.

Pemkab Minahasa, lanjut Bupati, sangat mendukung terwujudnya pemekaran Kota Langowan. Hanya saja, kapasitas Pemkab hanya sebatas untuk memberikan rekomendasi saja. “Untuk keputusan finalnya, itu ada pada pihak DPR-RI dan pemerintah pusat. Makanya masyarakat Langowan harus bersabar, pasti ada waktunya pemekaran Kota Langowan dapat terwujud,” tandas JWS.

Terpisah, Ketua Panitia Pemekaran Kota Langowan (P2KL) Jeffry TH Pay S.Sos saat dimintakan tanggapannya terkait hal ini mengaku hanya bisa pasrah dengan kebijakan pemerintah tersebut. “Memang harapan kita bersama bahwa otonomi Kota Langowan dapat terwujud. Tapi bagaimana lagi. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, tapi kapasitas yang kita miliki yaitu hanya sebatas mengawal terwujudnya DOB Kota Langowan. Lebih daripada itu kita tak bisa apa-apa. Jadi jika ada kebijakan dari pemerintah seperti moratorium calon DOB ini, kita hanya bisa pasrah dan ikut pada jalur yang ada,” kata Jeffry.

Dirinya pun tak menyalahkan pemerintah soal kebijakan tersebut. “Karena mungkin ada pertimbangan atau kajian-kajian yang tidak kita ketahui bersama sehingga muncul kebijakan seperti itu. Jadi kita juga tidak harus memvonis begitu saja,” timpalnya.

Namun disisi lain, yang sangat disesalkannya soal rencana moratorium ini, yaitu karena kebijakan tersebut dinilainya sangat bertentangan dengan apa yang dijanjikan Presiden saat kampanye dulu. “Ini penting untuk kita ketahui bersama, yaitu bahwa pemekaran DOB adalah salah satu janji kampanye yang disampaikan Jokowi sebelum terpilih sebagai presiden. Tapi kembali lagi, mungkin ada perimbangan lain dari pemerintah sehingga belum bisa merealisasikan janji tersebut,” tandasnya. (tim me)