Jadwal pesta demokrasi Kota Manado ‘goyang’. Agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah ditetapkan kans bergeser. Penyelenggara dinilai tak siap. Sementara, aparat hukum tak bisa beri ‘jaminan’ keamanan di hari ‘H’. Namun pihak penyelenggara tak bergeming. Waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan ‘ngotot’ dijalankan.

Pilkada Manado yang telah dijadwalkan 17 Februari dianggap tak bisa dilaksanakan. Alasannya, panitia penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak siap.

“Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), SK-nya sudah berakhir sejak 8 Desember lalu. Panitia pengawas di tingkat kecamatan hingga kelurahan juga demikian. Sampai sekarang status kita belum diperpanjang,” ungkap sejumlah anggota PPS kepada wartawan akhir pekan lalu.

“Bagaimana mungkin penyelenggara tidak ada, pengawasnya tidak ada kemudian Pilkada bisa dilaksanakan,” ketus mereka.

KAPOLDA MINTA JADWAL PILKADA DITUNDA
Pilkada Manado yang diagendakan 17 Februari 2016, diminta digeser. Waktu pelaksanaan yang berbarengan dengan jadwal pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Sulawesi Utara (Sulut), jadi alasan. Saran itu terlontar langsung dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut, Brigjen Pol Wilmar Marpaung.

“Dari informasi yang diperoleh, jadwal Pilkada itu bertabrakan dengan pelantikan Bupati dan Walikota. Karena itu, saya sarankan diundurf saja, jangan tanggal 17,” pinta Marpaung.

Pihak Kepolisian dipastikan akan kesulitan mengawal pengamanan dua momen besar yang bertabrakan itu. Padahal, kegiatan penting itu membutuhkan pengamanan yang sangat maksimal.

“Ya, tapi kalau jadwalnya sudah tidak bisa diubah, kami akan siap melakukan pengawalan maksimal yang tentunya dibantu teman-teman TNI,” tutur Kapolda.

KPU TEGASKAN PILKADA TETAP DIGELAR
Komitmen untuk melaksanakan Pemilihan Walikota (Pilwako) Manado di tanggal 17 Februari 2016, terus dipertegas Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Berbagai tanggapan yang berpotensi mengganggu tahapan Pilkada ditepis penyelenggara pemilihan umum di Kota Tinutuan. Apalagi, titik terang mulai terbuka ketika Pemerintah Kota (Pemkot) telah mengucurkan dana untuk perhelatan Pilkada.

“Memang secara hirarki KPU Manado tetap terus berkonsultasi dengan kami sebagai atasan. Pilkada tetap sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Kita akan meyelenggarakan Pilkada pada 17 Februari,” tandas Yessy Momongan, Ketua KPU Sulut, Senin (8/2).

KPU Manado telah melakukan koordinasi belum lama ini dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hasilnya penyelenggaraan Pilkada tetap tidak akan berubah. “Sampai saat ini KPU Manado terus berupaya mempersiapkan Pilkada. Semua terkait juga logistik sedang dipersiapkan,” tambahnya.

Komitmen yang sama akan dijaga KPU Manado. Pilkada di Kota Tinutuan tidak akan digeser lagi. 17 Februari merupakan tanggal yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. “Kami tetap konsisten untuk menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 17 Februari,” tegas Ketua KPU Manado, Yusuf Wowor ketika dikonfirmasi, Senin (8/2).

Mengenai persoalan jadwal Pilkada yang bersamaan waktunya dengan pelantikan beberapa kepala daerah baru di Sulut, KPU Manado mengaku belum mendapatkan petunjuk. Hal itu diakui komisioner KPU Manado, Rommy Polii. “Pilkada susulan 17 Februari 2016 yang telah ditetapkan hingga kini tak berubah dan akan dilaksanakan sesuai tanggalnya,” tandasnya.

Ketua KPU Manado, Yusuf Wowor memastikan, permintaan Kapolda Brigjen Pol Wilmar Marpaung soal penundaan Pilkada, diyakini sulit dilakukan.  KPU Manado hanya sebagai penyelenggara, bukanlah penentu. “Memang itu permintaan Kapolda tapi kami harus melaksanakan Pilkada. Untuk menundanya harus mengikuti arahan dari KPU RI (Republik Indonesia),” bebernya.

“Mekanisme telah berjalan. Petunjuk atasan kami sendiri belum memberikan tanda akan pembatalan atau lain-lain. Jangan terlalu dengar apa yang terlempar di luar karena kami sendiri merupakan penyelenggara," ujar Wowor menitip pesan.

Senada disampaikan Pakar Hukum Unsrat, Toar Palilingan.  Kendala Pilkada tak perlu dilihat hanya satu sisi saja. Untuk keamanan jalannya Pilkada nanti, akan turut dijamin warga Kota Manado. Itu tak akan memberatkan ketika Pilkada berlangsung. 

“Warga Kota Manado mana yang tak ingin Pilkada segera diselenggarakan ? Ini perlu dipertanyakan, pasti segelintir saja. Back up masyarakat pasti tinggi soal momen yang ditunggu ini,” kata Palilingan.

Kalau Pilkada nanti bakal bersamaan dengan pelantikan beberapa pemimpin baru dari kabupaten dan kota di Sulut, dinilai bukan masalah serius. Keamanan dan kelancaran pelaksanaan agenda-agenda tersebut tidak akan terganggu.

Pasti akan ada konsentrasi aparat. Tapi dirinya yakin kalau Kapolda lebih tahu memberi penjelasan seputar keamanan ini.

Disinggung pula kalau penjagaan nantinya akan lebih ketat dalam momen bersamaan, Palilingan menuturkan, hal itu tak bermasalah jauh. Semisal, pelantikkan hanya berpusat pada satu tempat saja dan untuk Pilkada, sudah pasti akan ada petugas-petugas kepolisian dibantu TNI yang akan ditugaskan secara khusus.
"Dengan 1 Peleton menjaga keamanan saat pelantikkan pasti bisa. Pak Kapolda lebih mengerti menjelaskan semua ini karena lebih berkompeten," tutupnya.

DANA PILKADA DAN PENYELENGGARA TAK ADA MASALAH
Mesin penggerak dan ‘bahan bakar’ pelaksanaan Pilkada Manado dipastikan tak ada masalah. Penegasan itu dilontarkan Ketua KPU Manado, Yusuf Wowor.

Dana Pilkada sudah turun jadi tak begitu terkendala. Dana hibah sebesar Rp6,5 miliar ditambah anggaran sisa tahapan Pilkada 2015 lalu Rp2,3 miliar menggenapi total Rp8,8 miliar yang dibutuhkan. Dengan demikian, anggaran Pilkada dipastikan aman.

Mengenai petugas-petugas seperti PPS, PPK dan KPPS, akan diaktifkan. Mereka akan segera membantu proses Pilkada karena itu penyelenggara di tingkat kecamatan hingga TPS juga tidak ada masalah.

“Kontrak mereka telah disepakati kembali secara bersama belum lama ini,” aku Wowor.

Mereka yang masuk dalam struktur tersebut beberapa di antaranya memang telah diadakan pergantian. Mereka ada yang pindah daerah atau inisiatif berhenti sendiri.
"Sejauh ini proses pergantian telah dilakukan dan tak masalah," tuturnya.
 “PPK dan PPS serta yang menyangkut di dalam penyelenggaraan tetap yang lama. Namun ada juga yang diganti karena masalah telah berpindah domisili. Kemudian untuk Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) itu dihandle oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Sulut,” jelasnya. 

"Pekan depan akan ada proses penandatangan dengan Pemkot Manado terkait turunnya dana Pilkada dengan pembiayaan pengaktifan PPS, PPK dan KPPS," jelasnya.

Hingga kini, seluruh komisioner KPU Manado terus bekerja menyambut perhelatan pesta demokrasi tersebut. Sosialisasi dan persiapan logistik terus digenjot memasuki penyelenggaraan Pilwako nanti. “Kami hingga kini terus berusaha mempersiapkan pelaksanaannya. Sosialisasi tetap dilaksanakan bahkan dengan logistik. C6 sudah dicetak,” tutupnya.

GUBERNUR KAWAL PELAKSANAAN PILKADA MANADO
Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Soni Sumarsono, telah melempar pernyataan tegas. Siap berada di garis depan untuk mengamankan keputusan penyelenggara pesta demokrasi untuk menghelat Pilkada Manado 17 Februari 2016.

Pemerintah Provinsi Sulut di bawah komando Gubernur Sumarsono, akan berjuang untuk memuluskan pelaksanaan Pilkada di ibukota provinsi medio bulan berjalan ini. “Kami dari provinsi, sebagai Gubernur tetap akan konsisten melaksanakan keputusan KPU Manado yang sudah memutuskan penyelenggaraan Pilwako pada 17 Februari 2016,” tandas Gubernur Sumarsono, baru-baru ini.

Sebagai wujud keseriusan, Pemprov Sulut telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Manado untuk memuluskan agenda tersebut. “Kita telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Manado, kita siapkan maksimal terkait ketersediaan dana Pilwako. Dibutuhkan cuma 10 miliar rupiah dan ini saya kira dengan peraturan yang ada bisa dipenuhi. Hanya tinggal sekarang dari Walikota Manado,” ungkap Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ini. (media sulut)