Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) radar wilayah Tanah Totabuan. Sejumlah pejabat di daerah ini, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), bakal diperiksa. Mereka terseret dugaan pencucian uang (Money Laundering) yang terjadi pada Pilkada Boltim lalu, senilai Rp 11,7 Miliyar.

“Informasi yang kami peroleh, dalam waktu dekat ini akan ada tim dari KPK melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pejabat. Kami juga sudah mengirimkan tambahan data tentang transaksi mencurigakan saat Pilkada Boltim sebagaimana rekening Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang dilaporkan ke KPK akhir tahun lalu,” ungkap Ketua GP Ansor Boltim, Candra Modeong.

Dari dokumen laporan yang masuk ke KPK dan PPAT, menyebutkan transaksi mencurigakan saat Pilkada Boltim yang masuk ke rekening Gapoktan tersebut berasal dari sejumlah pejabat di beberapa daerah Totabuan, untuk membayar suara masyarakat saat Pilkada. “Namanya membayar suara itu kejahatan, apalagi duitnya berasal dari pencucian uang oleh oknum pejabat,” jelasnya.

Pengamat Hukum Bolmong Raya, Sofyanto, saat dimintai tanggapan mengatakan, dana negara yang salah peruntukannya, itu merupakan kejahatan yang terstruktur. Terlebih sampai disalahgunakan untuk kepentingan sesorang atau memperkaya diri atau mempengaruhi seseorang. “KPK jika dalam melakukan penyelidikan pastinya akan menemukan semua yang terlibat di dalamnya. Kita semua tahu bagaimana sepak terjang KPK. Untuk itu mari kita menunggu hasilnya,” tandas Sofyanto.

Diketahui, sebelumnya warga berhasil menangkap lima warga di Desa Purwerejo Kecamatan Modayag Kabupaten Boltim, 9 Desember lalu. Dari lima warga itu, tiga di antaranya termasuk anggota Polisi. Dalam penangkapan tersebut, warga berhasil mengamankan sejumlah dokumen dan uang. Dokumen itu berupa buku rekening bank, serta dokumen penerima Gapoktan.

Diketahui pula, dugaan money laundry tersebut diduga kuat dananya untuk pemenangan kandidat Kepala Daerah di Kabupaten Boltim melalui sejumlah rekening Gapoktan yakni, Gapoktan Kosinggolan Jaya dan Gapoktan Cahaya asal Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Hal ini kemudian secara resmi dilaporkan GP Ansor Boltim ke KPK pada Rabu (30/12), akhir tahun lalu.(endar yahya/media sulut)