Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) pada 2016 ini, nampaknya bakal mendapatkan jatah kouta untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan formasi umum.

Hal itu didukung dengan adanya dokumen usulan permintaan dari Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Boltim sebanyak 1.800 selama 5 tahun ke depan hingga 2019 mendatang. “Itu sudah termasuk dengan honorer daerah (Honda) K2 yang berjumlah 128 orang. Nantinya 1.800 itu dibagi lima tahap atau per tahun pengangkatannya sebanyak 400 orang lebih. Namun, semua juga tergantung dari MenPAN-RB berapa kuota yang akan mereka setujui. Kami berharap, jumlah kuota itu bisa disetujui, karena Boltim sangat kekurangan PNS,” terang Kepala BKDD Boltim, Darwis Lasabuda.

Lanjutnya, dalam memastikan pengusulan tersebut pihaknya sudah melakukan sejumlah tahapan seperti pengawalan dan konsultasi ke KemenPAN-RB di Jakarta. “Pada akhir tahun 2015 lalu, kami sudah sampaikan ke MenPAN-RB soal sisa 128 honda K2 Boltim itu, namun hingga kini belum ada kejelasannya. Sehingga dalam perekrutan CPNS umum pada tahun ini, Boltim telah mendapat jatah dan diberikan kesempatan untuk membuat soal tes CPNS umum khususnya untuk Tes Kompetisi Bidang (TKB), yang dalam proses pembuatan soal ujian itu diberikan keleluasaan kepada kami untuk bekerjasama dengan salah satu Universitas terkemuka di Sulut. Untuk jadwal penyelenggaraannya masih akan menunggu kabar selanjutnya dari KemenPAN-RB,” jelasnya.

Hal tersebut sudah menjadi perbincangan dan petanyaan hangat di kalangan Honda. Dimana, mereka sudah tercatat bertahun-tahun mengabdi namun belum mengantongi SK CPNS. “Kami kan sudah bekerja dan mengabdi puluhan tahun di Boltim kalau bisa tahun ini kami sudah mendapatkan SK PNS,” kata Faisal Daeng Mangawi, salah satu guru Honda di SDN 1 Desa Atoga, Kecamatan Nuangan.

Dijelaskannya, sekarang ini dirinya masuk dalam 128 honda. Sudah tercatat tahun ke tiga hingga sekaran belum ada tanda-tanda kejelasan soal pengangkatan menjadi CPNS. “Janganlah nasib kami terus digantung seperti ini, kami butuh kepastian dari Pemerintah Pusat karena sudah cukup pengabdian kami selama ini dan sekarang kami minta kami diangkat PNS seperti 112 Honda K2 pada tahun 2013 lalu. Kepada Pemda Boltim juga jangan hanya diam saja dan tolong perjuangkan nasib kami ini, karena berjalan dengan baiknya roda pemerintahan dan proses belajar mengajar di sekolah karena andil dari kami juga. Selain itu kami minta agar kami tak usah dites lagi karena kami sudah bekerja dan sudah tahu persis apa kerja kami di instansi pemerintah. Beda dengan CPNS terangkat lewat umum itu masih diragukan kemampuan mereka karena masih perlu penyesuaian,” ujar Faisal. (ismail batalipu/media sulut)