Pemadaman listrik, intens mendera Nyiur Melambai. Ditakuti, jika persoalan tersebut menggangu tahapan puncak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pihak Perusahan Listrik Negara (PLN), didesak mengawal proses demokrasi ini, dengan mengantisipasi masalah teknis yang berpeluang terjadi saat proses pemunggutan suara hingga rekapitulasi.

Seruan tegas dikumandangkan berbagai elemen masyarakat di seluruh penjuru Nyiur Melambai. PLN diminta tidak melakukan pemadaman saat proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan kepada daerah di kabupaten/kota, 9 Desember 2015. Sehingga, tidak mengganggu berlangsungnya proses tersebut. Seperti yang disampaikan Drs Faridudin Gumohung, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut usai melakukan rapat bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

“Agar Pilgub akan berlangsung lancar, tidak hanya masyarakat yang diminta untuk dapat bahu-membahu menciptakan Pilgub ini bisa lancar, namun juga dengan pihak PLN diminta tidak melakukan pemadaman,” tantang Gumohung.

Hal ini disampaikannya bukan karena adanya pemadaman yang bergilir di Bolmut, namun himbauan ini langsung disampaikan Pemprov Sulut.“Memang untuk beberapa waktu belakangan ini daerah kita mengalami pemadaman yang bergilir, untuk itu kami himbau pihak PLN untuk tidak melakukan pemadaman pada hari pemunggutan suara, sebab keberadaan PLN sangat penting dan diperlukan saat pelaksanaan pesta demokrasi,” lugasnya.

Terpisah, pengamat politik Bolmut, Gandi Goma SH, menyampaikan jika pemadaman listrik bisa digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk dapat berbuat curang. Oleh karena itu, jika memang ada pemadaman listrik maka General Manajer (GM) PT PLN Suluttenggo diminta untuk mengundurkan diri.

“Bisa saja pemadaman listrik ini digunakan oleh orang-orang tertentu untuk bermain curang dalam Pilgub, sehingga itu pucuk pimpinan PLN harus bertanggung jawab jika ada pemadaman,” tegas Gandi.

Pengamat hukum dan pemerintahan Sulut, Rolly Toreh SH mendesak PLN untuk meningkatkan kinerja memasuki tahapan pencoblosan. ”Maksudnya, PLN sebaiknya melakukan pemeriksaan secara teknis menyangkut ketersediaan energi listik saat pelaksanaan pemunggutan suara hingga tahap rekapitulasi. Sehingga, proses Pilkada tidak menimbulkan persoalan karena pemadaman,” tandasnya.

Selanjutnya, kata dia, janji GM PLN Suluttenggo harus dipertanggung jawabkan.”Sangat beresiko jika proses pencoblosan hingga rekapitulasi dilakukan tanpa energi listrik. Itu sangat membahayakan,” tegasnya.

Sebelumnya, PT PLN Suluttenggo melalui GM Baringin Nababan pernah menyampaikan kepada Gubernur Sulut, Dr Soni Sumarsono, di bulan Desember ini tidak ada lagi pemadaman listrik. Sayangnya, proses pemadaman belakangan ini, terpantau kian parah. Pemadaman rutin semakin intens menggilir seluruh pelosok daerah.(media sulut)