Kondisi Indonesia saat ini, memiliki tiga masalah besar dalam pembangunan yakni Birokrasi, Korupsi dan Infrastruktur. Birokrasi Indonesia saat ini masih gemuk, lamban dan kurang professional. Belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Situasi ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Mirawati Sudjono Ak MSc CFrA CA di lantai 3 Kantor Walikota Tomohon, Kamis (3/12).

“Begitu juga dengan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara di berbagai instansi pemerintah bahkan lingkup aparat penegak hukum. Infrastruktur yang belum memadai yang diakibatkan kurangnya anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharaan. Hal-hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil survey yang dilakukan,” ungkap Sudjono saat memberikan materi pada kegiatan pembekalan Inovasi Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, program reformasi dan birokrasi membutuhkan budaya kerja berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Yanf diatur dalam  Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Prima. Melalui tata laksana, Kelembagaan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Metode Pengawasan serta Akuntabilitas. Semuanya berujung pada penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi lingkungan dan persaingan global, reformasi bidang hukum, politik, demokrasi, ekonomi  dan teknologi informasi dan komunikasi  berpengaruh pada pelayanan publik.

Sebelum pelaksanaan kegiatan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tomohon, DR Drs Arnold Poli SH MAP memberikan arahan pada apel bersama.
“Kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon untuk bersama-sama menyelesaikan program dan kegiatan di tahun 2015 yang tinggal menghitug hari,” pinta Poli.

Sekda juga mengingatkan, para Pegawai Negeri Sipil untuk mensukseskan pelaksnaan Pemilihan Kepala Daerah dan mempersiapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2016. Kegiatan ini dihadiri Para Asisten dan seluruh pejabat dari Eselon 2, 3, 4 dan staf pelaksana. (hendra mokorowu)