Program pemerintah pusat Jaminan Kesehatn Nasional (JKN) yang dipercayakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikeluhkan Hukum Tua (Kumtua) dan Lurah. Ini terungkap saat sosialisasi yang dilakukan BPJS cabang Tondano kepada Camat, Kumtua dan Lurah se-Kabupaten Minsel-Mitra di Aula Golden Charity Amurang, Selasa (24/11).

Banyak dari Kumtua dan Lurah menilai penerapan BPJS kesehatan banyak memiliki persoalan yang rumit. Namun Kepala BPJS cabang Tondano, Ratna Luas tetap memberikan penjelasan tentang persoalan yang kerap terjadi bisa diselesaikan.

"Tahun depan semuanya akan diperbaiki termasuk pendataan peserta KIS maupun pelayananya. Karena ini sudah menjadi komitmen pemerintah pusat," kata Ratna didampinggi Ferry Toar, Kepala BPJS Minsel-Mitra.

Dia menjelaskan maksud dari sosialisasi ini adalah agar Camat, Kumtua dan Lurah dapa menyampaikan kepada masyarakat apa yang harus mereka lakukan pada saat proses aktivasi kartu dan cara pembayaran.

Dia berharap masyarakat segera melakukan registrasi peserta BPJS Kesehatan. Karena target pemerintah, tahun 2016 seluruh penduduk Indonesia jadi peserta JKN.

"Pemerintah sangat mengharapkan agar masyarakat jangan menunggu sakit baru diurus, tapi harus dipersiapkan sebelum kita sakit. Dengan demikian kita sudah bergotong royong membantu yang sakit," ujarnya. (jerry sumarauw)