Temu Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) RI yang berlangsung sejak Selasa (17/11) dilaksanakan di Dyandra Convention Center Surabaya, Jawa Timur. Dengan tema, Pelaksanaan Government Public Relation melalui Humas dan komunitas menuju percepatan revolusi mental untuk Indonesia Hebat. Tenaga Asistensi Menkominfo Bidang Komunikasi Publik, Freddy H Tulung menegaskan, Humas Pemerintah melakukan komunikasi publik dengan pengelolaan informasi berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap Program dan kebijakan Pemerintah. Guna menindak lanjuti Inpres No. 9/2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Dimana pemerintah melalui Kemenkominfo yang menjalankan program komunikasi publik guna efektivitas pelaksanaan humas pemerintah. Meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) melalui diseminasi kebijakan dan program pemerintah. Untuk memperkuat legitimasi pemerintah dan membangun sistim informasi dan komunikasi yang teritegrasi melalui alur kerja dan mekanisme Humas Pemerintah.

Kasubag Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, Djufry Rorong SSos menjelaskan, nilai integritas yang tinggi harus mampu mengembalikan jati diri Humas Pemerintah sebagai abdi negara yang terpercaya. Mengedepankan etos kerja, ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Humas Pemerintah merupakan abdi masyarakat dan pelayan rakyat yang tangguh. “Nilai gotong royong untuk menegakkan eksistensi humas pemerintah sebagai motor penggerak pengelolaan komunikasi publik bersama pemangku kepentingan serta komunitas masyarakat lainnya, seperti yang dicontohkan Presiden Joko Widodo,” jelas Rorong mengutip penyampaian dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifulloh Yusuf.

Direktur Komunikasi Publik, Tulus Subardjono menguraikan seputar jabatan fungsional pranata Humas yang mendukung terselenggaranya penyampaian pesan, informasi dan Komunikasi. Setiap kegiatan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Humas Pemerintah membutuhkan demokratisasi, revolusi teknologi informasi. Penetrasi nternet, kecepatan pertukaran informasi, komitmen keterbukaan informasi publik dan otonomi daerah, Peningkatan literasi media serta perlunya pesan tunggal pemerintah. Subardjono juga mengatakan pentingnya peningkatan kemampuan dan keterampilan serta kesejahteraan aparatur Humas Pemerintah. Humas Pemerintah melaksanakan tugas  24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. Pelaksanaan komunikasi langsung kepada publik dan media. Berupaya Menjangkau kelompok masyarakat di daerah konflik, tertinggal, terpencil, terdepan, dan perbatasan. “Hal ini membutuhkan Kemampuan untuk memberikan informasi publik dengan menggunakan format media yang lberaneka ragam, lebih cepat, dan lebih sering. Ingat, bahwa sangat penting mengatakan yang benar itu benar dan mengatakan yang salah itu salah  dengan cara yang benar dan tepat mengatakannya,” ucap Subardjono melalui siaran pers, Rabu (18/11).

Mengenai kesejahteraan petugas Humas, Pemkot Tomohon sendiri telah diupayakan agar mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Melalui kenaikan tunjangan tambahan penghasilan di tahun yang akan dating seperti yang pernah dikatakan oleh Asisten Pemerintahan & Kesra Dra Truusje Kaunang.

Kegiatan ini diikuti seluruh Humas Pemerintah se-Indonesia dan komunitas tingkat Nasional 2015. (hendra mokorowu)