Aroma penyimpangan terendus dari pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) di sejumlah wilayah di Kabupaten Sangihe. Fakta itu dibeberkan Ketua Komisi A DPRD Sangihe, Helmud Hontong.

Indikasi ketidakberesan tersebut disinyalir terjadi pada selang tahun 2011 hingga 2014. Menurut dia, ada dugaan realisasi ADK di tiga kampung fiktif.

"Tiga kampung dimaksud adalah Kampung Mahangetang dan Kampung Taleko Batusaiki di Kecamatan Tatoareng, serta Kampung Hiung di Kecamatan Manganitu," ungkapnya.

Dugaan ini tidak asal dicuatkan. Hal itu didapati Komisi A saat turun lapangan belum lama ini.

"Ini berdasarkan aduan atau laporan masyarakat di tiga kampung itu. Jadi kami tidak asal mengungkapkan, apalagi sudah dikaji lebih dulu," tukas Hontong.

Dugaan fiktif dalam pengelolaan ADK ini terletak pada pertanggung jawaban. Disinyalir penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tidak sesuai dengan kenyataan atau kegiatan yang dilaksanakan.

"Kami sudah cek dan memang betul ada indikasi ketidakcocokan. Selain itu, ada beberapa kegiatan pengadaan yang kami duga tidak tepat sasaran, seperti pembelian sound system dan mesin tempel. Lebih parah lagi, barang-barang itu bukan digunakan untuk kepentingan umum tapi kepentingan pribadi oknum Kapitalaung," tuturnya.

Untuk itu, ia mengaku tak akan sungkan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Sepanjang tidak terklarifikasi dengan jelas, maka temuan itu berpeluang digiring ke Kejaksaan atau Kepolisian.

"Dan kalau itu terjadi, maka Kapitalaung di tiga kampung itu harus bertanggung jawab," tandasnya.

Terpisah, salah satu pejabat di Inspektorat Sangihe, Ir Porkius Parera MBA, tak menampik temuan tersebut. Bahkan dikatakannya, Inspektorat tengah menelusuri dugaan itu sejak beberapa waktu lalu.

"Kami juga menemukan indikasi itu. Ada sejumlah dokumen peruntukan ADK yang tidak sesuai, misalnya tanda tangan penerima dana yang diduga dimanipulasi oknum Kapitalaung," bebernya seraya mengakui SPJ ADK tiga kampung dimaksud amburadul. ^{(rindu makikui/media sulut)}