Tanda awas nampaknya harus dperhatikan oleh pimpinan daerah di Pemkab Sitaro. Pasalnya, sejumlah SKPD di Pemkab Sitaro memperoleh catatan merah. Mendekati penghujung akhir tahun anggaran tercatat realisasi anggaran mereka masih di bawah 50 persen.

Hal ini terungkap dari data yang diperoleh wartawan. Total ada tujuh SKPD yang serapan anggarannya sangat minim. Tujuh SKPD tersebut masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD), RSUD Tagulandang, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum serta Bagian Ekonomi.

Menanggapi hal ini, Hendrik Lalamentik SPd selaku Kabag Humas Protokol dan Persandian Setdakab Sitaro, tak menampiknya. Namun demikian, ia menerangkan, minimnya serapan anggaran tidak hanya disebabkan oleh kinerja yang buruk, tapi juga faktor non teknis.

"Adanya tambahan alokasi anggaran pada APBD Perubahan jadi salah satu penyebab. Itu sangat berpengaruh sebab target realisasi juga berubah," tukasnya.

Menurut Lalamentik, sebelumnya berdasarkan data yang ada, SKPD-SKPD diatas sudah merealisasikan anggaran di atas 50 persen. Akan tetapi, begitu APBD Perubahan disahkan, maka realisasinya jadi berubah dan mengalami penurunan.

"Ini hal lumrah dalam pengelolaan anggaran. Yang penting instansi-instansi itu terus berupaya memaksimalkan sisa waktu tersisa," katanya.
Ia mengaku optimis persentasi ini akan mengalami peningkatan di beberapa waktu kedepan. Hal itu terjadi mengingat pengerjaan proyek rata-rata sudah selesai.

"Kondisi riil bisa dilihat jelang pertengahan Desember. Kalau sekarang belum bisa, sebab ada pihak ketiga yang enggan mengurus pencairan uang muka proyek, sehingga berdampak pada serapan anggaran," tuturnya.

Di sisi lain, masyarakat punya penilaian tersendiri perihal ini. Menurut Mister Maru SH MHum selaku tokoh pemuda Siau, fakta tersebut bisa dijadikan dasar untuk mengevaluasi kinerja pimpinan SKPD.

"Kalau memang kondisi itu disebabkan kinerja yang tidak bagus, maka pimpinan daerah wajib mengganti pejabatnya. Bisa saja ada pejabat yang sudah bosan dengan tugas yang sekarang, sehingga perlu suasana baru," sebutnya.(haman palandung)

SKPD yang Realisasi Anggaran Minim per 31 Oktober 2015

1. BPBD (anggaran Rp 14.384.785.568, realisasi Rp 3.035.257.674 atau 21,10 persen)
2. DKP (anggaran Rp 13.594.471.499, realisasi Rp 5.118.231.547 atau 37,65 persen
3. BPM-PD (anggaran Rp 6.308.405.971, realisasi Rp 2.757.705.832 atau 43,71 persen
4. RSUD Tagulandang (anggaran Rp 10.665.599.122, realisasi Rp 4.836.660.659 atau 45,35 persen
5. Sekretariat DPRD (anggaran Rp 16.866.563.248, realisasi Rp 8.255.639.861 atau 48,95 persen
6. Dinas PU (anggaran Rp 110.536.936.734, realisasi Rp 54.490.171.468 atau 49,30 persen
7. Bagian Ekonomi (anggaran Rp 1.018.740.000, realisasi Rp 503.189.500 atau 49,39 persen

Sumber: Dinas PPKAD Sitaro