Pendidikan merupakan hal penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Di Sulawesi Utara (Sulut), selama ini pembagian 'kue' di sektor tersebut dinilai tidaklah merata. Masyarakat Bolaang Mongondow (Bolmong) raya dianggap dianaktirikan. Pendapat publik itu dibenarkan legislator Sulut, Julius Jems Tuuk.

Ia mengungkapkan, selama ini masyarakat Bolmong kurang disentuh dalam soal pendidikan. Dirinya secara tegas mengatakan pemerintahan yang baru lewat tidak mengginginkan warga Bolmong jadi pintar. "Coba cek sekarang, hitung berapa Doktor di Bolmong. Ini yang memang Doktor, bukan yang asal-asalan. Doktor di Bolmong itu cuma tiga yang kuliah di universitas ternama," paparnya.

Anggaran beasiswa untuk Bolmong raya pun sangat minim. Tiga tahun yang lalu sekitar 300 juta. Melihat akan hal ini maka perlu dipertanyakan komitmen pemerintah terhadap pendidikan. "Bagaimana komitmen pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia, sama sekali tidak diperhatikan," tukasnya.

Dirinya memang tidak menyalahkan sepenuhnya kepemimpinan yang lalu sebab pembangunan pendidikan tergantung dari pemerintah di daerah Bolmong raya juga. "Tetapi fakta yang diterima sekarang ini pemerintah yang kemarin itu melupakan orang Bolmong raya," ujarnya.

Untuk itu Tuuk berharap, di era kepemimpinan yang baru pendidikan di Bolmong raya lebih diperhatikan. Dengan demikian beberapa tahun ke depan banyak warga Bolmong raya yang akan memiliki gelar Doktor. Minimal setiap lima tahun berganti ada 100 orang yang bergelar Doktor. Ketika kemudian menjadi provinsi, SDM telah siap. "Makanya dalam pembahasan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sulut, pendidikan itu kita dorong harus dikedepankan. UUD 45 pasal 32 menyebutkan, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan diatur dua puluh persen APBD dialokasikan ke pendidikan," ujarnya.

"Mereka yang study dan diberikan beasiswa nanti  bukan hanya sekedar Doktor, Master tapi betul-betul punya daya saing, berkreasi dan berinovasi," tandas Tuuk. (tim me)