Merasa prihatin dengan penderitaan warga Talaud tepatnya di Desa Lalue Kecamatan Essang yang menjadi korban pembangunan proyek irigasi atau yang dikenal dengan proyek Embung Lalue akhirnya membuat sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan geram dan mulai angkat bicara.

Hal tersebut terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pihak DPRD Kabupaten Talaud dengan warga masyarakat dari Desa Lalue, Senin (02/11) yang merupakan korban dampak dari proyek Embung Lalue yang diduga kuat sarat dengan penyimpangan.

Puluhan warga masyarakat Lalue yang merupakan korban dari pembangunan proyek Irigasi tersebut tiba di kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sekitar pukul 10.45 WITa dan langsung diterima oleh anggota Dekab Talaud dari lintas komisi. RDP tersebut berlangsung di ruangan rapat pimpinan lantai dua kantor Dekab Talaud serta langsung dipimpin oleh anggota Dekab Talaud Max F M Lua sebagai ketua komisi II, untuk penangananya ke lintas komisi Dekab Talaud.

Lua sebagai sebagai Ketua Komisi II yang dipercayakan menjadi pimpinan rapat tersebut langsung geram dan reaktif ketika usai medengar keluhan warga serta riwayat perjuangan warga dalam mencari keadilan sejak tahun 2007 lalu yang dibacakan oleh Arisminto Gumolung sebagai pimpinan delegasi dari warga yang bersangkutan dimana ternyata sudah ada warga yang meninggal, dengan anak anak yang putus sekolah dan yang paling memiriskan ada anggota keluarga mereka yang terpaksa diikat seperti ternak karena menderita tekanan jiwa karena tidak memiliki biaya sedikitpun untuk berobat.

"Ini fakta, dan kami menyampaikan semua ini bukan untuk minta dikasihani tapi kami mengharapan keadilan, sudah ada anak kami yang putus sekolah, sudah ada anggota keluarga kami yang meninggal dan hanya dibungkus dengan tikar tua karena kami tidak sanggup membeli kain kafan bahkan saat ini yang lebih membuat kami memiriskan hati, masih ada saudara kami yang terpaksa harus diikat seperti ternak karena menderita tekanan jiwa, tolonglah penderitaan kami pak Dewan!!!, karena semua yang kami miliki sebagai sumber penghidupan kami telah musnah oleh kejamnya pembangunan atas nama proyek Embung Lalue," ujar warga Desa Lalue dengan terisak seraya berharap namanya untuk tidak dikorankan.

Seluruh anggota Dekab yang hadir pada saat itu hanya terdiam sejenak, mulai dari semua personil komisi II, utusan komisi I dan utusan komisi III, seakan larut dalam penderitan warga dengan perasaan empati, sehingga Lua sebagai anggota Dewan yang mengendalikan rapat saat itu langsung meradang dengan melontarkan pernyataan keras kalau pihak DPRD Talaud akan angkat perang dengan institusi Balai Sungai dan sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Utara dengan melaporkan kasus ini ke Presiden Republik Indonesia.

“Saya yakin kalau kondisi ini bila sampai kemeja Presiden dan Kementrian yang terkait akan menjadi temuan Nasional dalam skandal keuangan Negara, sehingga sebagai wakil rakyat yang merupakan urat nadi dari perjuangan masyarakat Lalue dan mewakili institusi ini (Dekab-red) menyatakan Perang dengan Balai sungai karena terlalu menyengsarakan masyarakat Talaud," ujar Lua agak gemetar.

Di tempat yang sama anggota komisi I, yang juga merupakan ketua Fraksi Ampera di Dekab Talaud membeberkan hal yang mengejutkan.

“Dimana korban dari Proyek dari Balai Sungai di Talaud bukan hanya di Desa Lalue Kecamatan Esang, tapi juga ada proyek amburadul dari Balai Sungai dan SDA tersebut yaitu pembangunan Bendungan sebagai sarana Irigasi yang ada di Desa Bowombaru Kecamatan Melonguane Timur yang saat ini masih terbengkalai sejak dua tahun yang lalu, manfaatnya buat warga tidak ada hanya merenggut lahan warga dan menghamburkan uang Negara, sehingga Balai Sungai sebagai Pemilik Pekerjaan harus bertanggung jawab atas semua penderitaan warga dengan memberikan Ganti Rugi,” pungkas Timpua tak kala sengitnya.(jos tumimbang/media sulut)