Panitia Pengawas (Panwas) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado kini sedang bergelut di ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kondisi itu dinilai jadi pemicu panasnya situasi keamanan di Kota Tinutuan. Hal ini dikritisi personil KPU Sulut, Fachrudin Noh.

Komisioner KPU yang juga menjadi bagian dari sidang DKPP tersebut mengungkapkan, sidang ini harusnya tidak disangkut pautkan dengan stabilitas keamanan kota. Baginya, bicara soal sidang DKPP berarti fokusnya pada kode etik penyelenggara. Bisa karena ada tahapan yang tidak dilaksanakan, suap menyuap atau pelanggaran etika lainnya. "Pihak kepolisian hanya melaksanakan tugas pengamanan," ujar Noh.

Sidang DKPP ini harusnya tidak disangkut pautkan dengan status salah satu calon kepala daerah (Jimmy ‘Imba’ Rogi) di Kota Manado karena bukan pada tempatnya. "Jangan bicara soal status calon kepala daerah. Itu bukan ranah DKPP. Kalau penyelenggara terbukti melanggar, maka akan ada sanksi kepada yang melanggar," pungkasnya.

Ia pun menepis anggapan publik jika sidang yang bergulir di DKPP akan memutuskan nasib Imba. Menurutnya, sanksi nanti bukan diberikan DKPP kepada calon yang menerima penetapan penyelenggara tapi kepada penyelenggara yang terbukti melanggar kode etik. " Sidang DKPP tidak menetapkan atau membatalkan soal pencalonan, tapi sekali lagi bicara soal kode etik penyelenggara,” tandas Noh. (arfin tompodung)