Dataran Dumoga kembali membara. Saling serang antar warga tek terlerai. Korban nyawa mulai berjatuhan. Kinerja Korps Bhayangkara pun disorot.

Bentrokan yang terjadi antar dua kelompok massa, yakni Desa Tambun dan Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), sejak Kamis (1/10) lalu hingga kini belum juga berhasil diredam aparat Kepolisian Resort (Porles) Bolmong, di bawah komando AKBP William Simanjuntak SIK.

Dalam aksi saling serang antar dua desa bertetangga tersebut, diketahui telah menelan satu korban, yakni Tony Rondonuwu (21). Warga Kelurahan Imandi itu tewas dengan luka bacok di sekujur tubuh.

Tak hanya itu, sejumlah warga pun mengalami luka tembak, di antaranya, Jever Oroh warga Desa Tambun, mengalami luka di bagian paha dan Wiwin Mokoagow warga Imandi, mengalami luka di bagian kepala. Bahkan, Kapolsek Dumoga Utara, AKP Agus Hiola, yang saat itu turut membantu mengamankan situasi, turut menjadi korban. Agus, mengalami luka tembak senjata angin di tangan kanan.

Wakil Kepala Polres Bolmong, Kompol Nanang Nugroho SIK, tak menampik soal adanya korban yang mulai berjatuhan akibat konflik tersebut. Kata Nanang, hingga saat ini aparat kepolisian masih berjaga-jaga di perbatasan kedua desa itu.

“Korban tewas satu orang, luka tembak tiga orang termasuk perwira polisi. Saat ini juga personil masih disiagakan untuk meredam konflik tersebut,” terang Nanang.

Sementara, anggota DPD RI Benny Ramdhani, turut menyesali terjadinya konflik itu. Menurut wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Sulut itu, konflik ini terjadi karena kebodohan dari pihak kepolisian. “Pihak Kepolisian harus tahu kapan momentum harus dilepas ketika sudah dilakukan penyilidikan. Bukan hanya kecolongan, tapi kebodohan pihak intelejen dari aparat kepolisian,” kata Benny.

Ia menyesalkan lemahnya koordinasi antara Polsek dan Polres untuk penanganan kasus yang berujung hilangnya nyawa orang. “Alasannya karena bicara kasus Dumoga terlebih Tambun dan Imandi itu sangat sensitif. Perkelahian antar dua orang, bisa meributkan kampung. Konflik di wilayah tidak lepas dari konflik laten. Tentu ini perlu kerja intelejen Polsek dan Polres yang kuat. Ini mencerminkan kerja aparat yang tidak becus,” semburnya.

Benny berharap, penegakan hukum yang sungguh-sungguh dan profesional dari aparat  dengan tidak memihak. Selain itu peran serta tokoh masyarakat, agama, pemuda dalam membantu aparat penegak hukum dan pemerintah. “Contoh yang saya katakan soal profesionalisme aparat kepolisian. Kan kadangkalah sudah menjadi cerita umum kalau seseorang yang ada masalah di pihak Kepolisian kemudian bebas itu selalu berbau ada sogokan atau suap, walaupun tidak tapi itu sudah jadi rahasia umum di masyarakat,” ungkapnya.

“Jadi, kalupun dari hasil penyelidikan tidak ada bukti, tapi kesan di mata masyarakat itu tadi soal kolusi. Itu juga yang mendorong pihak lain merasa curiga. Sehingga harus ada koreksi total di jajaran Kepolisian,” tambahnya.

Kalau perlu, lanjut Benny, Kapolda harus tegas menindak bawahannya yang dianggap lemah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. “Kapolda harus beri ultimatum kepada Kapolres 1×24 jam agar tidak ada lagi kosentrasi massa. Dan jika Kapolres tidak mampu melaksanakan tugas, maka Kapolres layak mundur dari jabatan,” tegas Benny.

Senada dikatakan Sofyanto, Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Hukum dan Ekonomi Terapan Bolmong. Dirinya menilai, semakin lamanya konflik ini didiamkan maka takutnya akan berbuntut pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Desember 2015 mendatang. “Takutnya akan berimbas pada pelaksanaan Pilkada nanti. Aparat kepolisian harus bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya,” terang Sofyanto.

Ingat, kata Sofyanto, wilayah Dumoga Raya itu salah satu daerah dengan pemilih terbanyak di Bolmong Raya. Sehingga bukan tidak mungkin konflik yang terjadi ini akan mengganggu jalannya Pilkada serentak. “Sebaiknya aparat kepolisian dari tingkat atas bisa memantau konflik ini. Jangan dikira masalah ini sepeleh. Sebab, dari pengalaman sebelumnya, jika terjadi konflik di wilayah Dumoga, maka desa lain yang dianggap menjadi teman akan turut membantu daerah lainnya yang terlibat konflik. Jika dibiarkan, maka konfliknya akan makin melebar,” tandas Sofyanto. (endar yahya/media sulut)