Energi penegakkan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, kembali menyebar di daerah. Kali ini, Kabupaten Minahasa menjadi target lembaga anti rasuah. Sederet pejabat dikuliti penyidik KPK yang dipimpin Novel Baswedan.

Kamis (1/10), sejumlah penyidik lembaga antibody mendatangi Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk) Kabupaten Minahasa.
Tiba di Kantor Discapilduk, sekira pukul 15.00 wita, Baswedan Cs diarahkan menuju aula Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang berada di belakang bangunan Kantor Discapilduk.

Terlihat masuk ruangan bersama Baswedan, Kepala Discapilduk Drs Reviva Maringka MSi serta para Camat di Minahasa. Sayangnya, ketika wartawan hendak meliput pertemuan ini, tak diperbolehkan salah satu penyidik KPK, dengan alasan pertemuan tersebut tertutup untuk umum, karena bentuk klarifikasi.

“Maaf wartawan ya, saya dari penyidik KPK. Mohon maaf, pembahasan ini tertutup karena kami baru melakukan klarifikasi dulu, nanti kami kasih waktu wawancara sebentar usai pertemuan,” jelasnya.

Sekitar 3 jam lebih dimintai klarifikasi, Kepala Discapilduk dan para Camat beserta Baswedan, keluar ruangan dan menemui wartawan.

Kepada Media Sulut (MS), Baswedan enggan merinci terkait kunjungan yang dilakukan pihaknya. Namun, memberikan bocoran bila kedatangan tim penyidik KPK berhubungan dengan salah satu program nasional yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang diluncurkan tahun 2011 lalu. Proyek ini sementara diseriusi KPK, karena terindikasi merugikan keuangan negara.

“Maaf ya, kalau untuk wawancara itu harus langsung ke bagian Humas KPK. Kami tidak bisa memberikan keterangan karena kami penyidik, tapi sedikit bocoran kalau pemeriksaan ini ada kaitannya dengan masalah e-KTP,” jelasnya sembari menambahkan jika tim juga mendatangi beberapa daerah di Sulawesi Utara (Sulut).

Sementara itu, Kepala Discapilduk Minahasa, Drs Reviva Maringka MSi, ketika dikonfirmasi, membenarkan hal tersebut.“Ada kaitannya dengan e-KTP, tapi kami hanya diklarifikasi saja,” lugas Maringka. (media sulut)