Dua Periode sudah dilewati Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dalam memimpin provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Mulai tanggal 20 September 2015, Sarundajang telah mengahiri masa jabatannya sebagai orang nomor satu di daerah Nyiur Melambai.

Berbagai hal telah dibuat Sarundajang untuk Sulut. Meski demikian, ada juga yang menilai jika selama kepemimpinannya tidaklah melakukan prestasi yang luar biasa.

Hal itu seperti yang diungkapkan personil Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Julius Jems Tuuk. Menurutnya, program pembangunan dan deretan kegiatan internasional yang dibuat SHS belumlah memiliki efek bagi kesejahteraan masyarakat Sulut.

“Yang menjadi keberhasilan SHS hanya segi stabilitas keamanan dan perpolitikan di Sulut saja. Kalau ada Pilkada, situasi relatif aman," ujar Tuuk.

Ia menyesalkan ketika kepemimpinan SHS kemudian disebut sebagai prestasi terbaik. Padahal programnya tidak menyentuh di masyarakat Sulut. "Darimana orang melihat bahwa kepemimpinan SHS prestasi terbaik," tegasnya.

Pembangunan infrastruktur yang terlihat jelas mungkin hanya jalan ring road Manado saja. Sementara, proyek pembangunan lainnya merupakan pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah pusat. Begitu pula berbagai iven internasional yang digelar tidak bermanfaat bagi masyarakat Sulut. Semua iven itu tidak meninggalkan sesuatu yang khas melekat di hati masyarakat.

"Apa masyarakat pedesaan mengenal apa itu iven WOC. Yang tertanam di hati mereka tetap hanyalah slogan 'Torang Samua basudara' yang ditinggalkan oleh Gubernur sebelumnya," paparnya.

Dari segi peningkatan ekonomi masyarakat, dengan dibiarkannya menjamurnya Indomaret maupun Alfa Mart, otomatis sudah membunuh 20.000 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Sulut. Dari segi kepemimpinan dalam pemerintahan juga dapat dikatakan tidak berhasil. Banyak rolling pejabat belum sesuai kompetensi pejabat.

"Untuk menandatangani SK Pelantikan KPID saja membutuhkan waktu lama dan Gubernur memilih untuk pergi ke Amerika," jelasnya.

"Kalau ada yang mengatakan keberhasilan SHS atas suksesnya Sulut raih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tidak bisa dijadikan dasar karena WTP itu sesuatu yang memang harus diraih oleh pemerintah,” tutup wakil rakyat utusan Bolmong Raya ini.

Pemikiran yang sama diungkapkan pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka. Baginya, hal yang hebat dalam kepemimpinan ketika boleh mensejahterakan rakyat. Pembangunan selama ini terpusat di Minahasa. Daerah Nusa Utara dan Bolmong masih banyak yang belum sejahtera.

Pembangunan seperti ini tidak merata. "Kesalahan SHS mengulangi Soeharto yang hanya membangun di bagian Barat saja," jelasnya.

Ditambahkannya, berdasarkan hasil survei Maret 2015, angka kemiskinan meningkat hingga 208 ribu jiwa dari 108 ribu jiwa. Padahal APBD Sulut itu besar tapi tidak bersentuhan langsung dengan rakyat. "Bolmong dan Nusa Utara layaknya anak tiri karena pembangunan 10 tahun banyak lebih di Minahasa," tandasnya. (tim me)