Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral. Amanat aturan itu harus ditindaklanjuti dengan surat resmi oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Penjelasan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut, Jhonny Suak.

Ia pun menghimbau agar Pemprov Sulut melalui Gubernur dapat mengeluarkan Surat Edaran berkaitan dengan netralitas ASN.

“Karena hal itu baik dan akan menunjukan bahwa Pemprov Sulut punya komitmen dan iktikad yang baik untuk menciptakan Pemilukada yang berintegritas. Setidaknya surat edaran menjadi dasar untuk ASN yang ada di Sulut dalam menjaga netralitasnya,” terang Suak.

Kendati demikian, Bawaslu Sulut berharap Pemprov juga yang memberikan warning kepada para ASN untuk memiliki komitmen yang tegas, terutama jika ada ASN yang melakukan pelanggaran.

”Kita harap secepatnya melakukan himbauan. Tidak hanya surat edaran saja tapi juga harus ada komitmen yang kuat dalam mengambil keputusan bahkan merekomendasikan ASN yang terbukti tidak netral nantinya dicopot,” harapnya.

Berdasarkan kajian pihak Bawaslu Sulut, potensi untuk menggunakan dan memobilisasi ASN sangat tinggi mengingat ada beberapa calon petahana. “Potensi menggunakan ASN cukup besar tapi setidaknya ada aturan yang tegas bahwa ASN harus netral. Maka ASN dituntut harus tegas untuk menolak jika ada ajakan berkampanye. Jika ditemukan ASN memihak calon kepala daerah tertentu maka ASN harus siap dicopot,” tegas Suak.

Bawaslu pun menghimbau kepada seluruh ASN di semua kabupaten/kota, terutama yang menggelar Pemilukada pada 9 Desember mendatang, untuk tetap menjaga netralitas. “Sudah paslah ASN itu harus netral karena untuk membangun iklim demokrasi yang sehat, kami sangat mengapresiasi itu. Karena aparat sipil negara punya peran penting untuk menyokong Pemilukada yang baik, sehat, demokratis serta berintegritas. Sebab ASN punya kewenangan dan jangan sampai disalahgunakan,” tandasnya. (joyke watania)