ISU Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) kerap menghantui proses perekrutan aula Catur Prasetya Mapolda Sulut. Tak heran, banyak calon pelamar potensial yang mengurungkan asa untuk menjadi anggota Polri. Umumnya calon pelamar yang mundur sebelum bertarung itu berasal dari kalangan keluarga kurang mampu.

Menyikapi fenomena yang cenderung menyudutkan korps bhayangkara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), buat gebrakan.

Wadah besutan Brigjen Pol Wilmar Marpaung menerapkan kesepakatan penanda-tanganan integritas dalam Penerimaan Bintara Polri khusus penyidik pembantu Tahun Ajaran 2015 di Polda Sulut.  Seluruh panitia, pengawas internal, eksternal, calon siswa (casis) dan orang tua, sepakat untuk menghindari serta menolak segala bentuk kecurangan.  Itu bertujuan untuk mengantisipasi KKN dalam proses seleksi.

“Inti dari penandatanganan Pakta Integritas, seluruh pihak yang terlibat dalam penerimaan, satu tekad untuk bersama-sama mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, humanis selama proses seleksi berlangsung," lugas Irwasda Polda Sulut, Kombes Pol Sutoyo, di sela-sela penandatangan integritas di aula Catur Prasetya Mapolda Sulut, Kamis (10/9).

Ia menjamin proses seleksi penerimaan Bintara Polri khusus penyidik pembantu akan dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Jangan sampai ada praktek KKN dalam penerimaan penyidik pembantu ini. Jika ada permasalahan terkait penerimaan ini, silahkan laporkan kepada saya,” timpalnya.

Usai pembacaan dan penandatanganan pakta integritas, dilanjutkan dengan pengukuran tinggi dan berat badan. Setelah itu casis akan menjalani rangkaian tes seperti pemeriksaan kesehatan I dan II, pemeriksaan psikologi, ujian akademik, ujian kesamaptaan jasmani, pendalaman PMK, pemeriksaan administrasi akhir serta sidang penetapan kelulusan. “Seluruh rangkaian seleksi akan berlangsung hingga awal Oktober mendatang,” kunci Sutoyo. (mediasulut)