Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah bergulir. Masa kampanye yang kini sedang dijalani para pasangan calon paling berpotensi terjadi pelanggaran. Di sini kerja sama yang baik antara lembaga pengawas Pilkada dan seluruh masyarakat sangat penting.

Pihak pengawas sendiri kini intens melakukan pengawasan di lapangan. Seperti yang dilakukan Pawas Kota Manado.

“Persiapan kampanye antara lain APK (alat peraga kampanye). Apakah KPU sudah berkoordinasi dengan pasangan calon untuk bahan-bahan kampanye. Kemudian apakah tim kampanye sudah dimasukkan ke KPU. Itu tahapan persiapan kampanye. Kita sudah memasuki tahapan pelaksanaan kampanye. Jadwal itu sudah dibentuk dan ditepkan KPU,” terang Stanley Walandouw, Divisi Organisasi Sumber Daya Manusia Panwas Kota Manado.

Tugas pengawas Pilkada adalah memastikan tahapan Pilkada berjalan dengan benar sesuai aturan.

“Tugas kita Panwas, Panwascam, PPL, mengawasi tahapan ini. Artinya, sesuai dengan aturan yang ada, kita mengawasi untuk memastikan apakah tahapan kampanye berjalan sesuai dengan jadwal. Kemudian apakah APK sudah sesuai dengan jumlah, ditempatkan sesuai dengan lokasi yang tepat sesuai dengan ketetapan dari KPU, kemudian ukurannya,” papar Walandouw.

“Kita juga harus melihat apakah dalam kampanye melibatkan aparat sipil negara, TNI dan Polri. Itu dilarang aturan. Dilarang juga menggunakan fasilitas-fasilitas negara, anggaran pemerintah, saat berkampanye,” jelasnya.

Ketika Panwas menemukan pelanggaran-pelanggaran itu, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. “Hal pertama yang akan kita lakukan, memberikan saran perbaikan kepada KPU. Juga kepada pasangan calon. Ketika saran itu tidak ditindaklanjuti KPU maka langkah selanjutnya kita menindaklanjuti itu sebagai temuan, dugaan laporan pelanggaran,” terangnya.

“Kalau pelanggaran itu bersifat pidana, setelah dikaji kita akan rekomendasi dan disampaikan ke sentra Gakumdu atau ke Kepolisian dengan aturan waktu yang ada dan jangka waktu yang ada. Jika itu berpotensi pelanggaran administrasi, kita akan rekomendasikan itu ke KPU. Kalau itu berkaitan dengan kode etik, kita akan rekomendasikan ke BKPP,” sambung Walandouw.

Panwas berharap, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. “Kita bisa mengawasi tahapan kampanye ini dengan jeli sebagai pengawasan partispatif masyarakat. Karena kalau Panwas yang melakukan pengawasan sendiri, tanpa ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat maka saya berpikir bahwa Pilkada tidak akan berlangsung sebagaimana yang diharapkan,” tegas Walandouw.

Penegasan yang sama diungkapkan Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda. Diakuinya, peran masyarakat sangat penting untuk menyukseskan Pilkada kali ini.

“Kalau kita semua bekerja sama melakukan pengawasan dengan baik, kita optimis bisa mendapatkan Pilkada yang berkualitas. Karena itu, kami berharap masyarakat bisa bekerja sama dengan Bawaslu, Panwas Kabupaten dan Kota, Pawascam dan PPL, untuk mengawasi secara cermat tahapan Pilkada yang ada,” harapnya.

Malonda mengakui, dalam tahapan Pilkada ini berpotensi terjadi berbagai pelanggaran. Kerja sama Panawas dan masyarakat akan menjadi kunci penting guna menyukseskan pesta demokrasi kali ini. (joyke watania)