Manado, ME

Tak terakomodirnya aspirasi masyarakat yang diserap anggota dewan Sulut, kala reses di daerah pemilihan masing-masing dalam rapat pergeseran anggaran dengan enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sulut beberapa waktu lalu, berbuntut panjang.

Sejumlah legislator mencium ada ketidak-beresan. Terindikasi ada oknum di  DPRD yang main mata dengan eksekutif. Indikasi itu diperkuat dengan penegasan Kadis Pekerjaan Umum Sulut, J E Kenap, yang hanya akan konsentrasi  untuk menindak-lanjuti aspirasi masyarakat yang dirangkum Komisi III DPRD Sulut. ‘Konflik’ antara  legislator dan eksekutif pun kian menegang.

"Saya curiga ini ada oknum-oknum di internal DPRD Sulut yang berhubungan dengan pihak eksekutif yang sengaja tidak mengakomodir aspirasi-aspirasi masyarakat lewat reses," lugas Teddy Kumaat, salah satu Personil Komisi II DPRD Sulut.

Senada dilontarkan  personil Komisi IV DPRD Sulut Benny Rhamdani. Politisi PDIP itu menuding Sekprov Sulut, Siswa Rahmat Mokodongan sebagai  biang disharmoni yang terjadi antara hubungan eksekutif dan legislatif.

"ini jelas ada apa-apanya dengan Sekprov. Jika seorang kadis sudah menyatakan bahwa mitra kerja mereka hanya dengan komisi tiga, ini sudah tidak benar. Harusnya Sekprov Mokodongan mampu menerjemahkan kebijakan gubernur dan wakil gubernur. Kami minta Pak gubernur dan wagub untuk secepatnya memanggil dan mengevaluasi kinerja sekprov," tegas Brani panggilan akrabnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sulut, Ir herpa Manembu menyatakan, diprioritaskannya hasil reses Komisi yang dipimpinnya oleh Dinas PU, bukan lah hal yang luar biasa. “Bagi saya, sangat normatif jika Komisi III diprioritaskan oleh mitra kerja kami, Dinas PU. Seluruh Komisi di DPRD ini juga punya mitra kerja SKPD,” ucap Manembu.

“Dari beberapa kali konsultasi ke Dirjen Keuangan, beberapa tahun terakhir ini selalu ada aturan baru yang membutuhkan penyesuaian dari eksekutif yang sangat berpengaruh pada anggaran yang telah disusun,” sambung legislator Partai Golkar itu.

Yang paling menentukan dalam anggaran adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melakukan pergeseran. “Yang berperan dalam anggaran adalah TAPD. Tapi yang harus saya ralat soal pergeseran anggaran karena banyak anggota dewan yang mengira hasil resesnya dicoret. Itu bukan dicoret, karena dalam pergeseran tidak ada anggaran yang ditambah atau dikurangi nilai pagunya, hanya digeser saja untuk peruntukannya,” kuncinya. (msg)

Foto: Benny Rhamdani. (ist)