Kabar tak sedap berhembus dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Honorer Kategori Dua (K2) ‘batal’ diangkat. Gerak perlawanan pun dibangun Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara (AGIS). Sang Menteri terkait jadi titik sasar ‘serangan’.

“AGIS mendesak Menpan (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera)  mengangkat tenaga Honda K2 yang tahun 2014 data mereka sudah dikerim ke Menpan dan BKN (Badan kepegawaian Negara),” tegas Ketua AGIS, DR Drs Arnold Poli SH MAP, Minggu (30/8).

Pemerintah diminta tidak membuat kebijakan yang tidak pro rakyat. Jangan ganti menteri, ganti kebijakan. “Pemerintah melalui Menpan lalu, Azwar Abubakar, telah berjanji akan mengangkat semua Honda K2 yang berkasnya telah dimasukkan. Itu sudah disampaikan ke Kabupaten dan Kota di beberapa Rakernas yang dilaksanakan Menpan-RB,” tandas Poli.

AGIS pun menyatakan mendukung penuh DPR RI yang akan menghukum Kemenpan-RB. “Kalau kebijakan Menpan seperti sekarang, kami AGIS melawan dan mendukung DPR RI untuk menerapkan hukuman kepada mereka terkait dengan penganggaran. Kita mensuport DPR RI tapi jalan keluarnya kami tetap inginkan Menpan mengangkat semua Honda K2. Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat,” semburnya.

“Menpan sudah berjanji kepada Bupati, Walikota, Sekda dan para Kepala BKD seluruh Indonesia. Karena itu, kita mengharapkan ini ditindaklanjuti, Honda K2 harus diangkat jadi CPNS,” sambung mantan guru yang kini menjabat Sekretaris Daerah Kota Tomohon ini.

Poli mengungkapkan, khusus dari Sulut, perjuangan pengangkatan Honda K2 telah dilakukan wakil rakyat Sulut di DPR RI.  “Ini dulu sudah diperjuangkan pak Olly Dondokambey. Dulu kita sudah sampaikan kepada beliau dan beliau sudah memperjuangkan ini. Pengangkatan Honda K2 kemudian sudah jadi kebijakan nasional,” tutur Poli.

Diakuinya, pengangkatan Honda K2 tersebut bisa menjadi solusi terhadap sejumlah persoalan. “Program ini juga dalam rangka tenaga kerja. Itu juga untuk mengantisipasi mereka yang ada di daerah-daerh terpencil. Misalnya ada guru yang bukan tamatan sekolah guru tapi sudah bertahun-tahun mengajar dan tidak diangkat-angkat. Waktu itu dibutuhkan tenaga mereka. Jadi soal kemanusiaan juga,” aku Poli.

AGIS setuju, Honda K2 dites tapi jangan sama dengan tes umum. “Mereka kan sudah tahu kerja, tinggal mungkin tes mental, idiologi, bagaiman cinta tanah air,” harapnya. (rikson karundeng)