Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) dibahas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon di ruang rapat Kantor DPRD, Selasa (25/8).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tomohon, Ir. Miky Junita L Wenur. Paripurna berlangsung alot diwarnai silang pendapat serta saran dan masukan dari fraksi-fraksi. Setelah mendengarkan paparan dari Badan Anggaran (Banggar) Kota Tomohon, berturut-turut semua fraksi mengemukakan pendapat akhirnya.

Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Jimmy Mewengkang yang menyatakan setuju dengan APBDP tahun 2015. Pendapat akhir dari Fraksi Partai Gerinda, yang dibacakan oleh Michael Lala menyatakan, setuju dan menerima APBDP 2015. Salah satu catatan Fraksi Partai Gerindra yaitu tentang kekurangan tambahan penghasialan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kontrak untuk 3 bulan terakhir. "Gerindra akan Memastikan hak PNS dan tenaga kontrak harus direalisasikan," tutur Lala.

Senada dengan itu, pendapat akhir dari Fraksi Partai Golkar, juga setuju dengan APBDP ini.

"Dengan ini Partai Golkar menyatakan setuju dan menerima APBDP 2015 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah 2015," ungkap James Kojongian.
Sebaliknya, Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Syeni S Supit, menolak APBDP tersebut untuk ditetapkan. "PDIP menyatakan menolak APBDP ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah," ucap Supit. (hendra mokorowu).