Aroma Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), berhembus kencang. Pasca dimekarkan delapan tahun silam, indikasi penyalagunaan keuangan daerah mencuat hebat.

Buntutnya, di setiap tahun dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terdapat hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus diperbaiki. Bahkan, berujung pada Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Dalam kurun satu tahun (2015, red) saja, Kejaksaan Negeri (Kejari) Boroko telah menemukan sejumlah temuan yang hasilnya berbuah jeruji besi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Boroko, Dwianto Prihartono bertekad mengungkap sejumlah dugaan KKN yang telah menjadi temuan BPK pada Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) Bupati. “Temuan BPK akan menjadi materi utama dalam penyelidikan Kejari Boroko diakhir tahun 2015 ini. Seperti, 10 temuan dan 11 kelemahan LHP bupati tahun 2013 silam,“ beber Prihartono, pekan lalu.

Komitmen Korp Baju Coklat ini disikapi positif pemerhati muda Bolmut, Djunaidi Harudnja. Ia mendukung penuh langkah–langkah hukum yang akan ditempuh Kejari Boroko dalam menuntaskan dugaan KKN.“Langkah hukum Kejari didukung seluruh elemen masyarakat Bolmut terutama dalam menuntaskan dugaan KKN yang semakin membudaya di Bolmut,“ papar Harundja yang juga Ketua BKPMRI Bolmut.

Arman Lumoto SPdI, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut mengakui banyak hal yang perlu diselidiki dalam pembangunan infrastruktur daerah yang dinilai banyak merugikan uang rakyat.“Pembangunan rumah dinas bupati dan wakil bupati di Gunung Gulantu, gedung Diklat di Desa Inomunga, lanjutan pembangunan kantor bupati tahun 2012 tahap II dan jalan lingkar Mome untuk perlu diselidiki lebih dalam, mengingat dalam proses hukum namun belum ada hasilnya juga,“ tandas Lumoto.

Untuk diketahui, hingga saat ini sederet penyelidikan dugaan kasus masih mengendap di tangan aparat. Seperti, penyelidikan pembangunan talud rudis bupati dan wakil bupati di Gunung Gulantu, lanjutan pembangunan kantor bupati tahap II tahun 2012, gaji guru Cabdin Pinogaluman tahun 2013, gedung Diklat, dan jalan Mome Huntuk yang masih mengendap di Polres Bolmong.(ricky babay/media sulut)