Sejumlah program pembangunan di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) diminta dipercepat serta dioptimalkan. Hal tersebut tertuang dalam hasil sinkronisasi pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) serta pimpinan Komisi-Komisi DPRD Sulut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemerintah Provinsi Sulut terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2015.

Catatan-catatan tersebut dibacakan Ketua Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang, saat rapat paripurna akhir pekan lalu. Pemerintah diminta mempercepat pembangunan gedung kantor DPRD yang baru, mengoptimalkan pembangunan desa. "Kepala Daerah diminta secepatnya mencairkan dana desa," jelas Mewengkang saat rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Steven Kandouw dan dihadiri Gubernur Sinyo Harry Sarundajang tersebut.

"Tambahan dana di Badan Penghubung provinsi Sulut diharapkan lebih memperhatikan insentif, honorarium bagi tenaga honorer sebagai ketentuan,” sambungnnya.

Perda Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah diminta segera disosialisasikan kepada masyarakat. Koordinasi Dinas Perkebunan terkait jadwal penyaluran bibit cengkih dan pala juga dianggap perlu.

“Disepakati juga penambahan dana Dinas Kehutanan yang diperuntukkan bagi program reboisasi di lokasi kawasan longsor jalan raya Manado-Timohon di Desa Tinoor, Kecamatan Tomohon Utara,” papar Mewengkang. (tim me)