Foto: Ketua KNPI Bolmut Rusmin Mokodompis.(Foto: Ist)
Pembangunan Terminal Boroko Tidak Transparan
Boroko, ME
Hingga kini proses pekerjaan terminal Tipe A Boroko sudah memasuki tahap tiga. Namun demikian, pembangunan terminal kebanggaan masyarakat Bolmut yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 tersebut dianggap tidak transparan. Pasalnya, hingga kini proses pekerjaan sementara dilaksanakan oleh pihak kontraktor, tapi sayangnya masyarakat Bolmut yang sempat melalui jalur tersebut tidak mendapati adanya papan proyek pada seputaran lokasi dimana proyek tersebut dilaksanakan.
Hal ini dinilai tidak sejalan dengan misi dan visi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut dalam mewujudkan Jujur, Unggul, Adil dan Sejahtera. (JUARA).
“Kami sering melalui terminal ini, namun sayangnya tidak ada papan proyek yang terpasang, sementara pekerjaan sudah berlangsung,” terang Ulip Posangi warga Bolmut.
Senada dengan itu Rusmin Mokodompis Ketua DPD II KNPI Bolmut pun sangat menyayangkan adanya sikap kontraktor yang cuek terhadap persoalan papan proyek tersebut. Sebab menurutnya item tersebut sangat bermanfaat bagi keberlangsungan proyek yang dilaksanakan. Selain itu sudah ada anggarannya tersendiri.
“Item papan proyek ini harus diadakan dalam setiap pekerjaan proyek, sehingga dengan demikian masyarakat bisa mengetahui dengan jelas berapa dana yang dianggarkan kemudian sampai kapan proyek tersebut dilaksanakan,” tegas Mokodompis.
Pun demikian dirinya menekankan agar kiranya proyek tersebut dapat dilaksanakan secara tepat waktu, sebab jika tidak akan merugikan masyarakat Bolmut.
“Kami akan terus memantau pekerjaan terminal tersebut, karena jika pekerjaan tersebut masyarakat Bolmut yang nantinya akan dirugikan,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi (Dishubparkominfo) Syarif Potabuga, MM, saat ditemui diruang kerjanya menyampaikan jika hal ini akan disampaikan kepada pihak kontraktor dan satuan kerja (Satker) Dinas Perhubungan Provinsi.
“Karena ini merupakan proyek APBN, sehingga itu tanggung jawabnya ada di Dinas Provinsi Sulut dan ini nantinya akan saya sampaikan kepada mereka, termasuk kepada kontraktornya,” terang Potabuga.(nanang kasim/media sulut)



































