Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD tahun 2015 yang di laksanakan kantor DPRD Sulut, Kamis (13/8).

Penyampaian pemandangan umum dari fraksi PDIP melalui juru bicara fraksi Eva Sarundayang, yang menjadi perhatian serius mengenai sektor Pariwisata yang mengalami kemerosotan pengunjung. Dana promosi pariwisata baik dalam negeri dan luar negeri yang setiap tahun tetap di alokasikan namun kunjungan wisatawan yang ada di Sulut terus menurun. Fraksi PDIP menyoroti kinerja dari stekolder dalam hal ini Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Sulut yang tidak bekerja secara maksimal. 

Kedua fraksi PDIP juga menyoroti mengenai perusahan penambangan di pulau Bangka. Di mana, menurut fraksi ini sangat merugikan sektor pariwisata, perikanan dan kelautan. Ketiga fraksi PDIP mempertayakan mengenai pendapatan melalui kerja sama dengan PT Airon Wisata dalam hal pengelolahan Hotel Aksana Kawanua melalui pendapatan daerah yang sah yang mengalami penurunan dan tidak menyetor kewajiban dari tahun 2013 sampai 2014.

Keempat, fraksi ini juga mengingatkan kepada pemerintah provinsi agar segera melaksanakan program yang sudah di anggarkan melaui APBD perubahan tahun 2015 berdasarkan atas disiplin anggaran, mengigat sudah memasuki sementer ke dua tahun 2015. Fraksi ini juga menyoroti akan kinerja dari beberapa SKPD yang rendah dalam realisasi belanja langsung dan tidak lansung. Hal ini agar dapat di tindak lanjuti oleh pemerintah provinsi.

Kelima fraksi PDIP mempertayakan mengenai pengadaan lahan parkir di stadion Kawangkoan, padahal status dari stadion ini masih bermasalah hukum. Ke enam fraksi PDIP juga mengigatkan pemerintah daerah untuk merealisasikan pembayaran kepada pihak ketiga secara tepat waktu kepada SKPD agar tidak meninggalkan hutang yang akan berdampak pada kegiatan ekonomi kerakyatan.

Ke Tujuh fraksi ini mengigatkan kepada pemerintah daerah provinsi melalui pengantar nota keuangan gubernur yang telah menginformasikan beberapa kegiatan yang akan di lakukan seperti penyaluran beasiswa S1 dan S2 di dalam penyalurannya di lakukan secara objektif serta kriteria-kriteria yang jelas. Di mana masyarakat Sulut memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan beasiswa dari pemerintah daerah.

Ke Delapan fraksi PDIP perjuangan juga mempertayakan potensi-potensi yang ada di Sulut seperti sektor perkebunan, pertanian, kelautan dan perikanan serta perdangagan yang sangat penting dan berpegaruh terhadap hayat hidup orang banyak maupun sebagai pemberi kontribusi tinggi dalam perekonomian. Pemerintah juga harus mengantisipasi iklim global melalui program-program yang sejatinya akan mensejahterakan masyarakat.

Melalui pemaparan pandangan umum ini, maka fraksi PDIP menyampaikan bahwa Ranperda Provinsi Sulut tentang APBD Perubahan tahun 2015 ini dapat di setujui untuk di bahas pada tingkat selanjutnya.(joyke watania)