Pemberi harapan palsu (PHP), menjadi kata yang tepat melihat hasil keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk mengusung Olly Dondokambey-Steven Kandouw maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut). Membuat 20 nama yang masuk penjaringan tak terjaring satupun.

Sebelumnya diketahui DPD PDIP mengundang 19 nama yang dianggap layak mendampingi Dondokambey maju dalam Pemilihan 9 Desember nanti. Tak cukup puas dengan 19 nama putra-putra terbaik bumi nyiur melambai, Djouhari Kansil yang masih menjabat sebagi Wakil Gubernur saat ini pun mendapat panggilan langsung dari DPP menggenapkan 20 orang dalam radar.

Beberapa nama sempat menyeruak ke permukaan, seperti HR Makagansa, Jantje Sajouw, James Sumendap, dan Djouhari Kansil dianggap mempunyai kans terbesar maju mendampingi Dondokambey. Tak disangka yang terpilih malah Steven Kandouw ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut yang juga ketua tim penjaringan DPD PDIP Sulut.

Dengan keputusan ini permainan politik yang diterapkan PDIP seolah merantai 20 orang yang masuk ke dalam draft calon PDIP untuk tidak bisa lagi memilih kendaraan lain, meski akhirnya tak satupun dari mereka terakomodir.

Strategi tak bisa diduga PDIP sendiri juga terjadi di beberapa daerah di Sulut, seperti di Bitung Wakil Walikota saat ini Maximilian Lomban sebelumnya tidak pernah mendapat undangan untuk mendaftar sebagi calon dari PDIP maupun mengikuti fit and proper test namun di saat pengumuman calon yang diusung justru nama Lomban yang menggema.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka menjelaskan, secara politik apa yang dilakukan PDIP saat ini sah-sah saja namun secara etika hal ini dipertanyakan “kebijakan PDIP secara etika dipertanyakan,” ungkap Tumbelaka.

Lebih jauh dijelaskan, apabila keputusan yang diambil dalam penentuan calon Wakil Gubernur usungan PDIP tidak dijelaskan kepada 20 calon yang mendapat undangan terlebih kepada undangan yang bukan berasal dari internal partai, dikhawatirkan hal ini akan berdampak panjang dan bisa menjadi kerugian PDIP. “Jangan sampai nama-nama yang dipanggil namun tidak terakomodir berbalik menjadi musuh PDIP,” tegas Tumbelaka.

Belakangan nama PDIP di Sulut memang mempunyai daya tariknya sendiri dalam menarik para calon kepala daerah untuk masuk dan bergabung menggunakan sang banteng moncong putih sebagai kendaraan dalam memuluskan langkah persaingan menjadi yang terbaik.

Perlu diingat, tak semua yang masuk dalam daftar penjaringan yang dilakukan oleh PDIP adalah kader partai dan mempunyai nama besar serta basis masa sendiri. Apabila PDIP tidak mampu menjelaskan kepada para bakal calon yang dipanggil maka bukan tidak mungkin mereka bisa berbalik menjadi lawan politik dan mengarahkan basis masa yang mereka miliki untuk memilih calon lain karena dianggap tidak pernah mengecewakan dibanding yang pernah melukai. (andrew rayen)