Manado, ME

Selang tahun 2013 ini, DPRD Sulut terus mendapat sorotan negatif dan kritik pedas dari masyarakat. Lembaga perwakilan rakyat DPRD dinilai lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok dan partai, ketimbang rakyat.

Pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka mengganggap wakil rakyat itu gagal menjalankan  tugas pokok dan fungsinya.

 “Sebenarnya hanya tiga fungsi dan tugas DPRD, yakni pengawasan, budgeting dan legislasi. Nilai saja sendiri. Masyarakat awam pun bisa melihat dan menilai kinerja lembaga DPRD. Fungsi pengawasan, DPRD terkesan penakut. Apalagi fungsi budgeting yang tak berkutik dan selalu menyerah pada keputusan eksekutif,” ungkap Tumbelaka.

Ia  mencontohkan soal pengadaaan SPBU khusus bagi Pemprop saat pembahasan APBD 2013 yang sudah ditolak Komisi II dan Banggar. “Buktinya tetap lolos dalam buku APBD,” sindirnya.

 Kemudian fungsi legislasi yang sangat lemah. Dimana sejak dilantik 2009 silam, hingga saat ini belum ada produk perda inisiatif yang harusnya dikeluarkan DPRD. “Belum lagi alat kelengkapan dewan lainnya seperti, Badan Kehormatan yang penakut. Apa lagi yang harus dibanggakan para wakil rakyat terhormat kepada masyarakat Sulut,” tutur jebolan UGM ini. (msg)

Foto: Taufik Tumbelaka. (ist)