Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dianggap tak bekerja maksimal. Usaha untuk mendorong peningkatan wisatawan ke wilayah Nyiur Melambai tak mampu dilakukan. Penegasan itu dilontarkan legislator Sulut, Jems Tuuk.

“Di Jepang misalnya, jika mereka melihat turis, mereka tanya dari mana. Dilanjutkan dengan bertanya soal apa yang baik di Jepang. Kemudian apa yang jelek. Kalau tidak ada yang jelek, apa yang kurang, kenapa kurang ? Itu yang jadi data bahan masukan demi perubahan yang lebih baik,” jelas Tuuk,  sembari membandingkan kondisi terbalik yang terjadi di Sulut.

Menurutnya, fungsi evaluasi itu seharusnya dilakukan Dinas Pariwisata. “Dinas Pariwisata harusnya lakukan itu. Kalau tidak, kasih proyek ke lembaga tertentu atau kerja sama dengan peneliti atau mahasiswa penulis skripsi. Kuisioner disebar misalnya 6 bulan dan hasilnya yang dijadikan data rekomendasi untuk perubahan dunia pariwisata Sulut,” papar personil Komisi I DPRD Sulut ini.

Hal penting lain yang harusnya dilakukan Dinas Pariwisata adalah edukasi terhadap masyarakat. “Yang penting lagi harus dilakukan proses edukasi masyarakat. Contoh di Bali, ketemu masyarakat mereka senyum. Porter di bandara, petugas-petugas di bandara juga harus dilatih,” tandasnya.

Diketahui, sebelumnya politisi PDIP ini sempat melontarkan apresiasi terhadap Gubernur Sinyo Harry Sarundajang (SHS). Kemampuannya memicu gerak bandul dunia pariwisata Sulut dinilai brilian. Sayang, kreasi dan akselerasi SHS dalam mendobrak pintu-pintu ruang potensi pariwisata Sulut tak bisa diterjemahkan Kepala Dinas Pariwisata. Ditegaskannya, Gubernur salah memilih Kepala Dinas Pariwista. (rikson karundeng)