Peristiwa pembunuhan terhadap Angeline (8) di Denpasar, Bali, ternyata dapat dijadikan pembelajaran bagi semua pihak untuk membentuk suatu lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bagi yang belum memiliki lembaga tersebut, termasuk di Kabupaten Sitaro.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Ibu Anak dan Keluarga Berencana (BP2AKB) Sitaro, Fatmawati Kalebos mengatakan. semenjak Kabupaten Sitaro telah menjadi daerah baru hingga kini belum memiliki lembaga semacam P2TP2A.

"Kita disini belum ada P2TP2A, mengingat banyak pemberitaan kasus kekerasan pada anak, seperti Angaline, tapi untuk Sitaro kita belum mempunyai data soal itu," tutur Kalebos.

Menurut Kalebos, wadah ini sangat penting, apabila masyarakat yang ingin melapor tentang kekerasan yang terjadi, namun tempat laporannya belum ada, karena tidak semua perempuan bisa ke polisi untuk melaporkan persoalan tindak kekerasan yang dialaminya.

“Kita memang sangat membutuhkan adanya P2TP2A disini, oleh karena itu akan kita usulkan pada tahun kedepan sudah ada P2TP2A di bawah naungan BP2AK,” jelasnya.

Harapannya, kata mantan Kadis Pariwisata ini, dengan dibentuknya wadah ini nantinya angka kekerasan dapat ditekan, bahkan bisa dicegah sedini mungkin.

“Hal ini sesuai dengan program dari Kementerian PPA kita untuk menekan laju tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di Kabupaten Sitaro,” pungkasnya.(haman palandung/media sulut)