Mega proyek tol Manado-Bitung masih bergulir namun sejumlah persoalan terus menghadang. Belakangan, proyek tersebut dikabarkan terancam. Ketidakjelasan masalah pembebasan lahan disinyalir jadi pemantik.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw. “Fase pertama sudah selesai. Fase kedua juga sudah dapat dana karena dapat dana dari APBN dan bantuan luar negeri. Yang menjadi prasyarat itu pembebasan lahan. Ternyata informasi yang saya dapatkan, belum tuntas 100 persen,” beber Kandouw.

Ia menyesalkan karena energi wakil rakyat di Gedung Cengkeh juga sudah banyak yang terkuras untuk masalah itu. Belum lagi perjuangan melahirkan anggaran pembebasan lahan yang sudah beberapa APBD dilakukan.

“Kalau tidak salah sudah 3 kali diketok anggaran pembebasan lahan. Durasi APBD kita masih kategori dari rendah menuju menengah. Tipis sekali bedanya. Maksud saya, dari anggaran yang kecil kita masih berupaya menganggarkan dana pembebasan lahan. Dan ternyata nyanda tuntas-tuntas pembebasan lahan jalan tol,” ketus politisi PDIP ini.

“Bahkan menurut laporan yang masuk ke saya, amburadul. Sudah beberap kali Komisi III DPRD turun lapangan tapi follow up-nya atau jalan keluarnya tidak terealisasi,” ungkapnya.

Ketua DPRD pun bertekad akan turun langsung untuk menyelesaikan persoalan ini. “Saya ambil sikap untuk turun sendiri. Bentuk tim khusus, langsung selesaikan saat itu juga. Temuan-temuan dan permasalahan ini sudah tidak dapat ditolerir lagi. Jadi ada oknum-oknum yang nakal juga dalam pembebasan ini,” tandas Kandouw.

“Jadi saat ini proyek pembebasan lahan jalan tol Manado-Bitung sudah di tahap ‘lampu merah’. Anggaran sudah ada. Kalau tidak, ditarik lagi anggaran ini,” jelasnya.

“Warning bagi stake holder yang mengurus pembebasan lahan tersebut supaya bekerja sungguh-sungguh,” kuncinya. (rikson karundeng)