Nasib para tenaga honorer daerah (Honda) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) nampaknya terancam. Pasalnya, pemerintah daerah (Pemda) Boltim, dalam waktu dekat ini bakal mengeksekusi atau mengadakan pengurangan kepada sejumlah tenaga pembantu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemda Boltim.

Alasan pengurangan para tenaga Honda itu, diantaranya untuk memaksimalkan anggaran belanja pegawai yang dinilai cukup besar peningkatannya dalam membayarkan upah para tenaga honda yang diperkirakan berjumlah kurang lebih 800 orang itu.

Sekretaris daerah (Sekda) Boltim, Muhammad Assagaf, menuturkan pengurangan tenaga honda tersebut sangat erat kaitananya dengan anggaran belanja daerah. Selain itu, Pemda Boltim juga sebelumnya sudah mendapatkan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama tim evaluasi pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) agar kiranya anggaran tersebut bisa dipindahkan keprogram kegiatan yang tersebar. “Contoh, program bagi petani yakni percetakan sawah. Itu dalamnya harus terdapat dua PNS dan dua honda, yang kemudian mereka (Honda,red) disebar dan nantinya diberikan kegiatan pembelian barang dan jasa kemudian diberikan bentuk honorium/gaji melalui kegiatan itu,” jelas Assagaf, saat memimpin rapat evaluasi honda, baru-baru ini.

Disisi lain, BPK dengan melihat hal itu menurut Assagaf, ada belanja pegawai dan non pegawai telah dikelompokan menjadi satu, yang masuk sebagai belanja pegawai dan menyangkut jumlah honda itu tidak ada persoalannya. “Yang jadi persoalnya mengenai perpindahan belanja sehingga mengakibatkan belanja pegawai naik dan itu bisa berpengaruh pada kontribusi belanja publik serta belanja Aparatur Sipil Negara (ASN),” terangnya.

Assagaf menjelaskan, soal konsekuensi pengurangan tenaga honda itu dirinnya tidak bertanggungjawab, karena itu merupakan tanggung jawab dari masing-masing SKPD terkait. Dimana siapapun yang memerintahkan sebagai staf harus membuat telaan stafnya termasuk penambahan tenaga honda karena akan berpengaruh pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Tenaga honor itu juga manusia jadi kita harus membiayainya. Semua SKPD mengakui sebagian besar tenaga honor hanya 'nganggur'. Oleh karena itu saya minta kepada SKPD bagaimana caranya agar tenaga honorer lebih efektif dalam bekerja sehingga tidak terkesan nganggur. contohnya, honor di kecamatan itu para Camat untuk perintahkan agar bisa turun kedesa-desa dan melakukan invetarisasi warga miskin, anak-anak putus sekolah, sehingga mereka ada kerja dan kita membayar sesuai hak mereka dan apabila tidak mampu otomatis mereka akan mundur sendiri,” tandasnya.

Diketahui, tidak hanya soal anggaran yang menjadi pertimbangan Pemda untuk melakukan pemangkasan terhadap para tenaga honorer, namun masalah efektivitas kerja juga menjadi dasar dalam melakukan pengurangan tersebut. (ismail batalipu/media sulut)