Pungutan liar (pungli) diduga masih terjadi di kantor UPTD Samsat yang tersebar di wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Hal tersebut diungkapkan legislator Sulut, Noldy Lamalo. Ia bahkan membeberkan kasus yang ia temui di Kantor Samsat Bitung.

“Ada pembayaran tidak sesuai bukti. Itu di Bitung. Ada laporan dari masyarakat,“ beber wakil rakyat asal Bitung ini.

Fakta itu sempat diungkapkan Lamalo saat Komisi II DPRD Sulut menggelar rapat bersama Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Sulut dan seluruh Kepala UPTD Samsat se-Sulut baru-baru ini.

“Info masyarakat, sering terjadi. Itu manipulasi. Saya sudah koordinasikan ke Kapolres Bitung soal itu. Kalau saya temukan di Dispenda, maaf sangsinya jelas,“ warning Wakil Ketua Komisi II ini.

Pernyataan Lamalo sempat ditampik Kepala UPTD Bitung, Rina Bukids.

“Saya bisa yakin 100 persen itu tidak ada. Kalau terbukti, saya siap mempertaruhkan jabatan saya,“ jawab Bukids, merespon tantangan Lamalo untuk mempertaruhkan jabatannya jika fakta yang dibeberkan terbukti.

“Kami di situ kan ada Dipenda, Kepolisian dan Jasa Raharja. Jadi mungkin bisa dicek dengan jelas. Kalau itu memang terjadi, dilakukan oleh siapa,“ sambung Bukids.

Penegasan yang sama diungkapkan Kepala Dispenda Provinsi Sulut, Roy Tumiwa.

“Di kantor Samsat itukan tidak hanya pegawai Dipenda. Tapi kalau memang ditemukan ada penyimpangan dari pegawai Dipenda, akan kami tindak. Samsat itu kantor bersama tiga instansi. Kalau boleh, saya dapat nama oknum tersebut. Kalau dapat, kami tindaki. Kalau bukan pegawai Dipenda, kan tidak mungkin kami tindaki,“ terang Tumiwa.

“Tapi saya yakin, pegawai Dipenda pasti takut melakukan hal tersebut karena mereka sudah tahu jelas konsekwensi yang akan ditanggung,“ pungkasnya. (joyke watania)