Pemiihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berkualitas menjadi harapan semua pihak. Setiap elemen masyarakat harus dibekali kemampuan pengembangan pengawasan, guna menghindari munculnya persoalan dalam pesta demokrasi tanggal 9 Desember 2015.

Bertempat di aula lantai 3 Kantor Walikota Tomohon diadakan sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2015.

Sosialisasi diselenggarakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulut bekerja sama dengan Pemkot Tomohon, yang dihadiri Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, SPd MPd, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tomohon DR Drs Arnold Poli, SH MAP, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kota Tomohon Rita Kambong SH dan Jack Budiman SH.

Sebagai pembawa materi, DR Ferry Daud Liando, Dosen Ilmu Politik FISIP Unsrat dan Jhony Suak, SE MSi selaku Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulut, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

Walikota Tomohon melalui Sekdakot DR Drs Arnold Poli, SH MAP mengatakan, sebagai bentuk dukungan dan kesiapan Pemkot Tomohon dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon di Kota Tomohon tahun 2015, Pemkot telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 1 Miliar ke Panwas Kota Tomohon, Rp1,5 Miliar ke Polres Tomohon dan Rp7,5 Miliar ke KPU. Selain itu, pemerintah melalui Camat dan Lurah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilukada tahun 2015 ini.

”Itu bentuk dukungan pemerintah pada pelaksanaan Pilkada yang berkualitas,” aku Poli.

Sementara itu, Kepala Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, mengharapkan peserta sosialisasi untuk memanfaatkan momentum ini. Sebab materi-materi yang dipaparkan sangatlah penting untuk diketahui dalam memahami hal-hal yang menjadi ketentuan dalam proses Pemilukada tahun 2015.

”Sehingga sebagai abdi masyarakat dan abdi negara akan dapat menjadi mediator dalam melakukan sosialisasi terkait pengawasan Pemilukada kepada masyarakat,” kuncinya.(victor rempas)