Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015, dinilai bakal mempengaruhi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2016 nanti. Hal tersebut diungkapkan legislator Sulut, Hi Amir Liputo.

Pembengkakan anggaran Pilkada dipastikan bisa menjadi pemicu. “Sesuai amanat Undang-Undang, KPU harus membiayai banyak hal. Seperti harus menanggung biaya kampanye dan APK (Alat Peraga Kampanye) para kandidat,“ papar Liputo.

Diakuinya, konsekwensi undang-undang yang baru ini akan menyedot anggaran APBD Provinsi Sulut dengan jumlah yang tidak sedikit.

“Anggaran APK dan kampanye itu sangat besar. Dengan demikian anggaran akan membengkak. 115 miliar rupiah bisa membengkak hingga 200 miliar rupiah. Dengan PAD 900 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah, itu berarti 20 persen anggaran Pilkada ditanggung APBD,” jelas politisi PKS ini.

“Konsekwensi dari kemungkinan pembengkakan anggaran KPU, tahun 2016 dilakukan pemangkasan anggaran SKPD. Terpaksa harus dipangkas, termasuk anggaran DPRD,“ tandasnya. (joyke watania)