Pemilukada berkwalitas adalah pemilu yang damai, bersih, jujur dan berlangsung dengan baik, sesuai tahapannya, serta terbukti demokratis. Hal ini bisa terjadi asalkan masyarakat ikut serta berpartisipasi untuk mengawasi berlangsungnya pemilukada di kabupaten/kota masing-masing, serta pemilihan Gubernur Sulut nanti. Selain itu, semua pun wajib diawasi, terutama panitia penyelenggara (PPK & PPS).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut), Herwyn Malonda M.pd, usai memimpin rapat pimpinan Bawaslu Sulut, Senin (22/6) malam, untuk persiapan pelantikan anggota PPK & PPS di beberapa kabupaten/kota yang akan dimulai hari ini, mulai dari kota Bitung.

Menurut Malonda, inilah beberapa hal yang perlu disikapi masyarakat pemilih:
Informasi Pengawasan Partisipatif.
Kepada Yth.
Rakyat Sulawesi Utara.
Mohon diinformasikan terkait proses dan hasil rekruitmen PPK dan PPS dengan materi pertanyaan sebagai berikut:
1. Apakah telah dilaksanakan seleksi? Atau hanya dilakukan pengangkatan dan pelantikan?
2. Apakah ada personil PPK dan PPS yang tidak memenuhi syarat (usia/anggota Parpol).
3. Apakah ada personil PPK dan PPS yang mempunyai hubungan keluarga (suami, istri, ipar, anak, org tua, ) yang menjadi anggota Parpol atau tim sukses?
4. Apakah sekretariat PPK dan PPS dilantik oleh Bupati atau walikota?
5. Apakah ada Personil PPK dan PPS termasuk sekretariat yang wilayah kerjanya bermasalah pada saat Pemilu lalu?
Terkait semua hal tersebut di atas, bila masyarakat menemukan kejanggalan, mohon agar segera menginformasikan kepada panwas, pungkas Malonda.(*)