Peringatan keras dilayangkan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), mitra komisi yang membidangi masalah Pemerintahan Hukum dan HAM ini, jadi sasaran.

Ketidakhadiran SKPD-SKPD tersebut dalam sejumlah agenda penting Komisi I jadi pemicu. Warning itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut,  Kristovorus Decky Palinggi (KDP).

“Setiap kegiatan penting Komisi Satu, tidak ada SKPD yang mendampingi,“ ketus KDP, usai melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah.

Diakuinya, kehadiran SKPD terkait sangat penting dalam kunjungan kerja yang diagendakan Komisi I.

“Kalau kita melakukan kunjungan kerja, itu tentu terkait dengan persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Agenda itu dilakukan untuk menemukan solusi terbaik bagi persoalan rakyat. Ini jadi persoalan jika SKPD terkiat tidak ada bersama-sama,“ tandas politisi Partai Golkar ini.

Ia pun menegaskan jika persoalan tersebut akan menjadi perhatian serius bagi Komisi I. (joyke watania)