Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) ‘kehilangan induk’ selang 3 bulan belakangan. Ketua Komisi, Marlina Moha Siahaan (MMS), tak lagi pernah hadir di Gedung Cengkeh dan terlibat dalam agenda-agenda wakil rakyat Sulut.

Kondisi tersebut dinilai ikut mempengaruhi efektifitas kinerja Komisi yang membidangi masalah Ekonomi tersebut. Hal itu ikut diakui Ketua DPRD Sulut, Steven Kandouw. Menurutnya, belakangan Komisi II jarang turun lapangan.

“Saya tanyakan ke Komisi Dua, mereka katakan biar tidak ada ketua, tetap jalan. Saya katakan, asal betul. Karena secara de facto Komisi Dua paling jarang turun lapangan. Padahal Komisi Dua mitranya banyak. Saya sudah sampaikan ke pak Noldy Lamalo (Wakil Ketua Komisi II, red) dan ibu Ivone Bentelu (Sekretaris Komisi II, red), tingkatkan kinerja jangan cuma mulu,” ungkap Kandouw.

“Mitra mereka Bank Sulut, Badan Keuangan, Disependa, Biro Umum, Biro Perlengkapan, Dinas Pertanian, Perkebunan. Akumulasi anggaran sampai triliunan di situ, tabah APBN. Dan itu harus didampingi karena saya lihat teman-teman eksekutif jadi sedikit keenakan. Kurang mengigit ini Komisi Dua. Kalau dulu Komisi Dua ini menggigit,” kata Kandouw.

Ditanya soal kebijakan untuk mengganti Ketua Komisi II yang kini tidak lagi aktif menjalankan tugas, Kandouw menjelaskan jika kewenangan itu ada sepenuhnya di tangan Fraksi Golkar.

“Masalah ibu ketua saya serahkan sepenuhnya ke Fraksi Golkar. Karena kebetulan beliau adalah anggoat Fraksi Golkar. Karena kita sudah ada konsensus, Komisi Dua milik dari Fraksi Partai Golkar untuk jadi ketua,” bebernya. (rikson karundeng)