Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan tahun anggaran 2014. Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulut, Jumat (5/6), Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Sjafrudin Mosii SE MM mengungkapkan, BPK RI Perwakilan Sulut telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Sulut TA 2014 sejak bulan April-25 Mei 2015.

“Pemeriksaan yang kita lakukan mengacu pada standar pemeriksaan keuangan negara yang ditetapkan dengan peraturan BPK RI nomor 1 tahun 2007. Dengan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2014,” terang Mosii.

Hasil tersebut menuai apresiasi dari para wakil rakyat di Gedung Cengkeh. Seperti yang diungkapkan Ketua DPRD Sulut, Drs Steven Kandouw. “Capaian ini pantas diapresiasi. Tapi WTP ini tak boleh berhenti di tahun anggaran 2014 saja Harus dilanjutkan ke tahun-tahun selanjutnya,” tands Kandouw.

Ia juga menegaskan, DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi budgeting dan pengawasan akan mengawal agar WTP bisa dipertahankan.

Rapat Paripurna Istimewa ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Gubernur DR Sinyo Harry Sarunjang, Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil MPd, unsur Muspida, Sekretaris Provinsi Ir Siswa R Mokodongan dan jajarannya. (***)