Gerak pembangunan di wilayah Nyiur Melambai terus bergerak naik di era kepemimpinan Gubernur Sinyo Harry Sarundajang (SHS). Pendapat itu dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Kristovorus Decky Palinggi (KDP).

Hal menarik di ujung masa 5 tahun pemerintahan SHS, 15 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Sulut telah bebas dari ‘disclaimer’. Menurut KDP, hal ini tidak lepas dari pengawasan SHS.

“Salah satu yang menjadi kebanggaan Sulut saat ini, berkat pengawasan melekat dari Gubernur SHS kepada seluruh Kabupaten/Kota, tidak ada lagi daerah yang memperoleh opini disclaimer atas pengelolaan keuangan dari BPK RI,” kata Wakil Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Sulut ini.

“Semua dapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan ada beberapa yang hattrick WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Ini juga kebanggan kami sebagai anggota DPRD Sulut, yang merupakan representasi dari masyarakat Sulut,” tutur KDP.

Sebelumnya, politisi Partai Golkar tersebut sempat mengungkapkan jika Gubernur SHS telah berhasil membawa daerah Nyiur Melambai ke arah yang lebih baik.

“Sebenarnya ini bagian dari pengamatan kawan-kawan DPRD yang lama. Namun sebagai aggota DPRD Sulut, walau masih baru, kami menilai selama di bawah kepemimpinan Gubernur SHS, pembangunan yang diraih itu sangat memuaskan dan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulut,” jelasnya.

Ia pun meyakini Gubernur SHS akan mengahiri masa jabatan dengan baik.

“Menyangkut LKPJ (Laporan Keterangan Pertangungjawaban) di akhir masa jabatan Gubernur,  saya pikir bisa berjalan dengan baik karena hasil yang didapat sungguh-sungguh sangat memuaskan,” aku KDP.

“Kita bisa lihat itu dari berbagai macam indikator. Infrastruktur, pembanguan itu berjalan dengan baik di akhir masa kepemimpinan Gubernur SHS. Masalah pariwisata, pendidikan, perikanan, pertanian, transportasi darat, laut , semua itu berhasil di bawah kepemimpian SHS,” tandasnya.

 “Kami merasa bangga dengan hasil yang dicapai Gubernur Sulut. Jadi kalau masalah LKPJ lima tahun kepemimpinan Gubernur SHS, saya rasa akan berjalan dengan mulus,” sambungnya.

Selama 5 tahun memimpin Sulut, Gubernur SHS mampu merealisasikan 90 persen target program yang dicanangkan.

“LKPJ Gubernur periode pemerintahan 2010-2015 itu berkenaan dengan visi misi dan RJPMD. Kalau kita lihat, sesuai dengan RJPMD, sesuai dengan penyampaian Gubernur, itu 90 persen tercapai,” kata KDP.

“Seperti yang saya katakan, indikator-indikator ini masyarakat semuanya sudah rasakan.  Baik di Kabupaten/Kota,  bahkakan hingga masyarakat terpencil.  Apalagi beliau sangat antusias dengan pembangunan masyarakat perbatasan. Karena memang perhatian khusus beliau pembangunan masyarakat perbatasan dan kemaritiman. Semoga untuk berikut, Gubernur bisa sama dengan pemikiran, tujuan dan maksud baik Gubernur SHS saat ini,” kunci KDP. (joyke watania)