Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa melantik dan mengambil sumpah/janji anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Senin (18/5), di gedung 'Wale Ne Tou' Tondano.

Kegiatan pelantikan ini dihadiri oleh Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi (JWS). Sekaligus membawakan sambutan pada saat itu. Sajow memberikan apresiasi kepada para pendaftar  PPS. Menurutnya, di tempat lain ada yang enggan lagi menjadi PPS tetapi Minahasa antusias untuk mensukseskan Pilgub.

Disampaikannya, tugas berat PPS hanya melakukan pendataan nama-nama yang akan memilih. Sajow berharap anggota PPS mampu membangun komunikasi yang baik.  "Pemilih yang terdaftar haruslah betul-betul terdaftar sebagai pemilih di Minahasa. Dahulu PPS digunakan sebagai tempat ambil kesempatan ambil suara. Sekarang jangan terjadi lagi," ungkap Sajow.

JWS memuji pemilihan yang dillakukan dengan jujur dan terbuka. Supaya membiarkan rakyat memilih secara demokratis.  Baginya, Minahasa harus memulai dengan pemilihan adil, bukan kebohongan. Untuk itu perlu melaksanakan tugas dengan takut akan Tuhan.

Sementara, Ketua KPU Minahasa, Meidy Tinangon SSi MSi mengungkapkan syukur ketika setiap tahapan boleh ditempuh sampai pada pengambilan sumpah/janji.

Hal yang sama dikatakannya, proses pemilihan saat ini dilakukan agak berbeda. Dahulunya rekrutmen Pilpres dan legislatif diusulkan oleh Lurah/Hukum Tua. Kemudian masuk KPU langsung pleno. Namun, saat ini seperti tahun 2007 perlu melalui beberapa proses seleksi. Terlebih tes tertulis. Setiap orang menunggu, supaya langsung melihat hasilnya. "Metode ini kiranya menjadi instrumen untuk menyeleksi," ucap Tinangon.

"Dengan demikian kelulusan dikarenakan nilainya, bukan karna kedekatan dengan saya sebagai ketua KPU atau anggota komisioner lain," tambahnya.

Untuk sekarang ada tugas yang berubah dari PPS. Anggotanya tidak lagi melakukan rekapitulasi.

Tinangon berharap dengan ini partisipasi masyarakat dalam pemilihan kini dapat ditingkatkan. Dahulunya keterlibatan rakyat sangat kurang. Justru yang lebih banyak adalah kecamatan pemekaran. "Laksanakanlah sesuai dengan aturannya," pungkas Tinangon di akhir sambutannya.(arfin tompodung)