Anak tertua Sulawesi Utara (Sulut), Provinsi Gorontalo, menunjukan digdayanya dalam pengambilan keputusan di Bank Sulut. Gempuran sporadis disertai intimidasi saham jadi senjata mematikan.

Pimpinan direksi serta pemegang saham akhirnya memutuskan untuk mengusung nama ‘Bank Sulut Gorontalo (BSG)’ sebagai nama baru dari Torang pe Bank Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulut yang digelar untuk kali pertama di 2015.

Hal tersebut dijelaskan Direktur Utama (Dirut) Johanis Ch Salibana, usai RUPS yang berlangsung di Paris Room Grand Kawanua Hotel, kemarin.

“Sudah menjadi keputusan bersama dalam RUPS Tahunan tadi (kemarin), bahwa Bank Sulut berganti nama menjadi ‘Bank Sulut Gorontalo’ disingkat BSG,” jelas Salibana.

Salibana bahkan memuji Gotontalo dengan memberi apreasiasi terhadap Provinsi Gorontalo yang turut menjadi salah satu pemegang saham terbesar di Bank Sulut.

“Sudah 14 tahun, Gorontalo mekar menjadi provinsi sendiri, namun namanya masih jarang terbaca dalam pembukuan Bank Sulut. Maka diputuskan pergantian nama bank menjadi Bank Sulut Gorontalo,” tambah Salibana.

Sebelumnya, kepada sejumlah wartawan, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie beserta beberapa pimpinan kabupaten/kota di Gorontalo 'mengancam' tidak akan menambah saham di bank yang dulunya bernama Bank Pembangunan Daerah itu.

“Kami minta agar namanya bisa diperbaharui. Karena ada modal dari provinsi dan kabupaten/kota dari Gorontalo di situ,” jelas Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, yang juga sempat mengusulkan nama ‘Bank Bohusami’ sebagai nama baru Bank Sulut.

Hal ini mendapat penolakan bupati Minahasa Jantje Sajouw sehingga RUPS diskors pada sore hari.

"Saya tetap akan berjuang agar tidak ada pergantian nama dan tetap Bank Sulut. Harus diingat bahwa Gorontalo pernah jadi bagian dari Sulut, jadi kalau mereka meminta tambah Go atau BSG atau Bohusami saya tolak," tegas Sajouw.

Bukan itu saja ketua DPC PDIP Minahasa ini sempat berujar akan meminta Mega Corporate menarik kembali saham yang telah dikucurkan ke Bank Sulut dan meminta Gorontalo membuat bank daerah sendiri.

"Tapi itu akan terwujud kalau semua kita bupati dan walikota di Minahasa, Bolmong dan Kepulauan Sangir mau bersatu dan menambah modal untuk menutupi saham mereka," timpalnya.

Meski demikian perjuangan JWS sapaan akrab Sajouw membentur tembok besar. Pasalnya Gubernur Sulut Sinyo Sarundajang sebagai pemegang saham pengendali tidak hadir dalam RUPS tersebut. Bukan itu saja sejumlah bupati walikota juga tidak hadir. Justru dari provinsi Gorontalo hadir semuanya.

"Kami dari Gorontalo sengaja menyediakan waktu khusus untuk RUPS kali ini, sayang, justru gubernur Sulut tidak hadir," kata Habibie.

Diketahui, posisi terakhir share pemegang saham di Bank Sulut, yakni Pemprov Sulut 31,17%, PT Mega Corpora 22,13%, Kopkar PT Bank Sulut 6,26%, Pemprov Gorontalo 3,66%. Sementara 36,78% lainnya adalah saham milik pemerintah kabupaten/kota di Bumi Nyiur Melambai, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo dari Provinsi Gorontalo.(raimon sumual)