Kelangkaan gas elpiji 3 kg terus mendera masyarakat di wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Nada ketus ekspresi keluhan terhadap persoalan ini masih terdengar di berbegai tempat.

Kondisi ini memantik reaksi personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Langkah tegas siap diambil para wakil rakyat di Gedung Cengkeh.

“Kita akan melakukan sidak ke Pertamina, agen-agen penyalur gas elpiji 3 kilogram,” terang Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Sulut, Noldy Lamalo.

Diakui politisi Hanura itu, ada banyak keluhan yang masuk ke wakil rakyat Sulut soal elpiji 3 kg.

“Ada informasi yang masuk soal penyalahgunaan elpiji 3 kilogram. Ada yang isinya tidak sesuai lagi dari berat standar,” bebernya.

Soal aksi borong elpiji 3 kg yang dilakukan pihak-pihak yang dinilai tidak berhak, ikut ditanggapi serius. Persoalannya, tindakan itu membuat banyak warga tidak kebagian apa yang menjadi hak mereka.

“Tidak bisa pengusaha memborong elpiji 3 kilogram. Mereka mengambil apa yang bukan haknya. Itu kan diperuntukan bagi masyarakat umum. Untuk usaha gunakan yang lain. Agen juga tidak bisa hanya mengejar keuntungan kemudian mengabaikan hak orang banyak,” ketus Lamalo.

Ditegaskannya, jika nanti DPRD Sulut mendapati bukti pelangaran-pelanggaran tersebut, akan mereka tindaki secara serius.

“Kalau ada indikasi pelanggaran hukum, harus ditindak secara hukum. Kalau perlu dicabut izin-izin agen yang nakal itu,” ucap Lamalo serius.

Hal yang sama ditandaskan personil Komisi II DPRD Sulut lainnya, Billy Lombok. Menurutnya, merespon keluhan warga, Komisi II segera turun lapangan.

“Rencana  kita akan turun melakukan sidak di lapangan,” jelas politisi Partai Demokrat itu.

Diketahui, beberapa waktu belakangan, kelangkaan gas elpiji 3 kg melanda wilayah Sulut. Pihak Pertamina sendiri ketika dikonfirmasi, mengaku kelangkaan terjadi akibat keterlambatan pasokan. Namun sejak Senin (4/5), sudah masuk 6.300 metric ton. Jadi diperkirakan kelangkaan elpiji segera teratasi.

Warning keras pun dilontarkan wakil rakyat Sulut terhadap PT Pertamina agar memperbaiki mekanisme penyaluran elpiji 3 kg.

“Kita minta ke depan mekanisme lebih diperbaiki karena elpiji 3 kilogram ini sangat menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat. Komisi Tiga  meminta ke depan sistem penyaluran elpiji harus diperbaiki,” sembur politisi PKS, Amir Liputo.

Penegasan juga dilontarkan personil Komisi III DPRD Sulut lainnya, Andrei Angouw. Jika  dalam beberapa hari ke depan elpiji 3 kg masih bermasalah, DPRD Sulut akan memanggil pemerintah dan Pertamina.

“Kita akan lihat satu dua hari ke depan. Kalau masih bermasalah, kita akan panggil instansi terkait, ESDM dan Pertamina. Kita akan berkoordinasi dengan Komisi Dua untuk memanggil mereka. Komisi Dua kan membidangi Ekonomi tapi Pertamina mitra kerja Komisi Tiga,” jelas politisi PDIP ini.  (rikson karundeng)