Gas elpiji 3 kg lenyap dari wilayah Sulawesi Utara (Sulut) beberapa hari belakangan. Kondisi ini memicu kepanikan masyarakat sebab tak sedikit warga yang kini menggantungkan aktivitas mereka dari isi tabung berwarna hijau itu.

Nada ketus pun meletup di mana-mana. Langkah PT Pertamina sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah sebagai penyedia elpiji 3 kg tersebut, disorot. Pemerintah ikut terkena imbas.

“Pemerintah ini nda beres. Pertamina lei lebe nda beres. Kalu so susah elpiji bagini, rakyat lei tu saki kapala,” keluh Olvi Waani, warga Karombasan Utara, Manado.

“Komisi terkait ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) DPR RI deng Kementerian ESDM yang berkunjung ke Sulut baru-baru ini nda ada guna. Bilang kata dorang serap aspirasi mar depe laste kelangkaan gas elpiji tetap jadi,” ketus Masye Montolalu, warga Kakaskasen Tomohon.

Pihak Pertamina sendiri ketika dikonfirmasi, mengaku kelangkaan terjadi akibat keterlambatan pasokan. “Ini hari (kemarin, red) sudah masuk 6.300 metric ton. Jadi diperkirakan mulai esok (hari ini, red) sudah aman,” ungkap salah seorang pimpinan Pertamina Area Sulut-Gorontalo, Senin (4/5).
 
Penjelasan itu ikut dibenarkan personil Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo. “Komisi Tiga DPRD Sulut sudah koordinasi dengan Kepala Dinas ESDM Sulut. Sesuai keterangan beliau, rapat dengan Asisten Dua Pemprov Sulut, memang pasokan elpiji terlambat masuk. Tapi mulai hari ini sudah mulai didistribusikan,” terang Liputo.

Walau demikian, wakil rakyat Sulut mewarning PT Pertamina agar memperbaiki mekanisme penyaluran elpiji 3 kg. “Kita bersyukur, panatauan kami di lapangan, Karombasan, Banjer, Sario sudah mulai masuk. Tapi kita minta ke depan mekanisme lebih diperbaiki karena elpiji 3 kilo gram ini sangat menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat,” tandas politisi PKS itu.

“Ini memang masalahanya se-Sulut. Karena memang distribusi dari Makasar kapalnya terlambat. Dengan masuknya mulai hari ini, mudah-mudahan mulai besok sudah normal. Tapi Komisi Tiga tetap meminta ke depan sistem penyaluran elpiji  tetap harus diperbaiki,” sambungnya.

Penegasan yang sama dilontarkan personil Komisi III DPRD Sulut lainnya, Andrei Angouw. Bahkan menurutnya, jika  dalam beberapa hari ke depan elpiji 3 kg masih bermasalah, DPRD Sulut akan memanggil pemerintah dan Pertamina.

“Kita akan lihat satu dua hari ke depan. Kalau masih bermasalah, kita akan panggil instansi terkait, ESDM dan Pertamina. Kita akan berkoordinasi dengan Komisi Dua. Komisi Dua kan membidangi Ekonomi tapi Pertamina mitra kerja Komisi Tiga,” tegas politisi PDIP ini.  (rikson karundeng)