Walikota Tomohon Jimmy F Eman, SE Ak mengkuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, di Balai Kartini Jalan Gator Subroto Kav 37 Jakarta Selatan, Senin (4/5). Rakor ini digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menghadirkan 269 Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang akan menggelar Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015.

Rakornas Pilkada dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo. Menteri Tedjo menjelaskan, sinergitas dan keharmonisan adalah kunci utama suksesnya Pilkada serentak yang berkualitas.

"Ini awal atau pijakan untuk mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak, agar bisa berjalan aman, tertib dan lancar,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Rakor persiapan Pilkada serentak tahun 2015 dilakukan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada."Rakor ini bertujuan untuk harmonisasi dan sinergitas antar stake holder (pemangku kepentingan) untuk mendukung gelaran Pilkada," jelasnya.

Tjahjo menjelaskan pokok pembahasan dalam Rakor kali ini terkait dengan kesiapan regulasi pelaksanaan Pilkada yang meliputi dukungan anggaran dan personel, ketersediaan data kependudukan, dukungan keamanan dan ketertiban, penanganan dan penyelesaian sengketa pemilihan, serta berbagai aspek pendukung lain.

"Walaupun dipahami teknis penyelenggaraan Pilkada yang bertanggung jawab adalah KPU, tapi daerah juga berkewajiban untuk mendukung," ungkap Tjahjo. Ia berharap, penyelenggaraan Pilkada serentak tahap pertama 9 Desember menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, memiliki kompetensi dan integritas serta kapabilitas.

Masing-masing pemateri yang tampil menyampaikan apa yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing diantaranya Ketua KPU Husni Kamil Manik, Menjelaskan seputar teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, Ketua Komisi II DPR-RI menyampaikan Kebijakan Umum Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Menteri Keuangan memaparkan seputar pendanaan. Begitu juga Ketua BPK mengingatkan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana, Ketua Bawaslu RI menyangkut Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Lansung, Kapolri menyangkut Pengamanan, Kepala Kejaksaan RI menyangkut tindak Pidana, Ketua MA menyangkut penanganan sengketa tahapan Pilkada Langsung dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI membahas penangan Sengketa Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Walikota turut menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kementerian Dalam Negeri tentang permasalahan dan kesiapan Pemerintah Kota Tomohon dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Tahun 2015 termasuk pendanaan, personel, ketersediaan data kependudukan, dukungan keamanan dan ketertiban. Turut hadir dalam rakornas ini adalah unsur pimpinan Komisi II DPR, pimpinan BPK RI, pimpinan Kejaksaan Agung, komisioner KPU dan Bawaslu, serta Menteri Hukum dan HAM, serta ketua-ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember 2015.(micky ratag)