Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mengimbau pemerintah daerah (Pemda), khususnya aparat dijejang pemerintah desa/kelurahan agar mengintesifkan pengawasan terhadap warga pendatang, yang status kependudukannya hanya sementara. Langkah itu perlu dilakukan mengingat adanya lenjakan kehadiran warga pendatang pada Desember tahun lalu, yang kemungkinan sudah tidak kembali dan memilih menetap di Minsel.

“Jika melihat kondisi yang ada sekarang, banyak sekali muka-muka baru yang tidak dikenal. Kondisi ini perlu diantisipasi pemerintah dengan melakukan pegawasan bagi warga pendatang yang terkesan bebas beraktivitas di daerah ini,” ujar Rommy Tendean dan Tenny Kindangen, dua toko masyarakat Minsel.

Namun demikian, keduanya menepis jika disebut langkah itu sebagai bentuk menutup diri dari berbagai hal, termasuk tamu luar daerah. Baik Tendean dan Kindangen sama-sama menyebut, itu merupakan langkah antisipasi untuk mencegah, hal-hal yang tak diinginkan, apalagi dengan merebaknya informasi mengenai paham radikal semisal ISIS yang menyebar diberbagai wilayah.

“Kami masyarakat Minsel sangat terbuka, tapi tentunya soal pengawasan warga pendatang harus tetap dilakukan, apalagi bagi mereka yang tak mengantongi identitas jelas. Jangan sampai sudah terjadi sesuatu, baru mengambil langkah,” lanjut keduanya.

Adapun bentuk pengawasan yang dimaksud yakni dengan melakukan pendataan secara rutin atau bahkan merazia warga pendatang yang menetap namun belum pernah melaporkan diri kepada pemerintah setempat.

“Gandeng aparat keamanan, lakukan razia KTP atau tanda pengenal lain. Semua harus waspada, apalagi daerah kita merupakan wilayah perbatasan yang rawan dijadikan pintu masuk jaringan kaum radikal seperti ISIS,” tukas keduanya.

Sementara itu, pemerintah daerah melalu Kepala Dinas Kependudukan dan Catata Sipil (Dukcapil) Minsel Drs Corneles Mononimbar MSi memastikan pengawasan dimaksud masuk dalam fokus kerja jajaran pemerintah daerah dengan menjalin kerjasama dengan aparat berwenang.

“Kalau bicara antisipasi terorisme, sudah menjadi fokus pemerintah daerah termasuk langkah awal berupa pengawasan warga pendatang,” jelas Mononimbar. (tim me)