Polemik pengadaan Kapal Multiguna (KM) Tampunganglawo, berlanjut. Pembelian kapal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sangihe itu, diduga bermasalah.

Terindikasi ada dugaan mark up dalam alokasi pendanaan yang ditata di pos Badan Pengelolaan Perbatasan Sangihe. Sejumlah pejabat ditengarai kans terseret.  Bocoran yang dirangkum harian ini, dugaan penyimpangan dalam pengadaan aset milik Pemkab tersebut, tengah dilidik oleh aparat penegak hukum.

Pun begitu, sempat terjadi simpang siur soal lembaga hukum yang menangani kasus itu. Awalnya santer beredar kasus tersebut diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tahuna.

Ternyata, indikasi mark up pengadaan kapal yang berbandrol sekitar ratusan juta tersebut diselidiki oleh aparat kepolisian. Itu pun bukan ditangani Polres Sangihe, melainkan oleh Polda Sulut.

“Kalau tidak salah kasus itu, sudah ditangani Polda. Soalnya sudah tidak ada info sama sekali soal tindak-lanjut pengusutan KM Tampunganglawo di Polres,” beber sumber resmi yang meminta namanya untuk tidak dipulis.

“Dengar-dengar sudah ada beberapa pejabat Pemkab yang diperiksa. Khususnya yang berkaitan dengan pengadaan kapal itu,” timpalnya.

Kepala Kejari Tahuna, Pranoto SH saat coba dikonfirmasi media ini, mengaku telah mendapat informasi soal dugaan adanya penyimpangan dalam kasus pengadaan Kapal Multiguna (KM) Tampunganglawo tersebut. "Ya, kami memang mendengar mengenai adanya kasus ini. Namun bukan kami (kejaksaan) yang melakukan pengusutan,” bebernya. “Itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi sebaiknya dikroscek ke Polres,” tambahnya.

Kapolres Sangihe, AKBP Faisol Wahyudi melalui Kasat Reskrim Polres Sangihe, Iptu Edy Kusniadi ketika dikonfirmasi Senin (27/4) kemarin, membenarkan jika kasus KM Tampunganglawo sedang ditindak-lanjuti. "Memang benar kasus itu sementara dilidik. Namun yang memeriksa bukan Polres tapi Polda. Untuk itu silahkan menghubungi Polda terkait kejelasannya seperti apa," singkatnya.(rindu makikui)